JAKARTA, Cinta-news.com – Guncangan keras mengguncang pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akhirnya mengambil langkah berani dengan menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) setelah polemik penilaian memanas di babak final. Dengan tegas, lembaga negara itu memutuskan sanksi tersebut usai video kontroversial viral di media sosial.
Selanjutnya, melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagram @mprgoid pada Selasa (12/5/2026), MPR RI menjelaskan kronologi tindakan mereka. “Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, terutama mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan ini,” demikian bunyi unggahan tersebut. Dengan demikian, MPR bergerak cepat meredam amarah publik.
Tak hanya itu, MPR RI juga dengan rendah hati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang kecewa. “MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” tulis pernyataan itu. Jadi, lembaga negara itu mengakui kesalahan terjadi di bawah pengawasan mereka.
Evaluasi Total Dilakukan Demi Keadilan Generasi Muda
Lebih lanjut, MPR RI menekankan bahwa kegiatan pendidikan bagi generasi muda harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang konstruktif. Oleh karena itu, mereka tidak bisa tinggal diam. MPR RI segera menggelar evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba, termasuk aspek penilaian dan mekanisme keberatan peserta. Dengan cara ini, MPR berharap kejadian serupa tak terulang.
Di sisi lain, MPR RI berjanji mengubah total sistem perlombaan ke depan. “MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tegas pernyataan resmi tersebut. Karenanya, transparansi menjadi kata kunci utama.
Sebagai bentuk apresiasi, MPR juga mengucapkan terima kasih kepada peserta, guru pendamping, panitia daerah, dan masyarakat yang peduli. Semua pihak yang memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan LCC Empat Pilar patut diacungi jempol. Tanpa mereka, polemik ini mungkin tidak akan segera terungkap.
Kronologi Memicu Geram, Jawaban Sama tapi Nilai Beda
Sekarang, mari kita bedah polemik lomba cerdas cermat MPR yang memicu kemarahan publik. Sebelumnya, berita mengejutkan datang dari babak final LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Kontroversi ini berakhir dengan evaluasi menyeluruh dan permintaan maaf dari pimpinan MPR RI. Publik pun dibuat geram oleh ketidakadilan yang terjadi.
Kontroversi ini pertama kali memanas saat final LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Kegiatan bergengsi tersebut diikuti oleh sembilan sekolah menengah atas terbaik di Kalbar. Kemudian, tiga sekolah yang lolos ke babak final adalah SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau. Semua mata tertuju pada mereka.
Persoalan serius muncul pada sesi rebutan jawaban yang paling menegangkan. Pertanyaan yang diajukan adalah: “DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?” Pertanyaan ini seolah menjadi bom waktu yang meledakkan sportivitas lomba.
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang dengan percaya diri menjawab. Seorang siswi dari regu tersebut langsung menjawab, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.” Namun, alih-alih mendapat poin, dewan juri malah memberikan pengurangan nilai sebesar lima poin kepada Regu C. Sungguh keputusan yang membingungkan!
Kemudian, pertanyaan yang sama dilempar ke regu lain dan dijawab dengan lancar oleh Regu B dari SMAN 1 Sambas. Dengan gaya percaya diri, peserta Regu B menjawab: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.” Anehnya, juri kali ini menyatakan jawaban Regu B benar.
“Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh,” ucap juri dengan mantap. Keputusan kontroversial itu langsung diprotes habis-habisan oleh Regu C. Mereka merasa sangat dirugikan karena telah memberikan jawaban yang sama persis. “Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B,” kata peserta Regu C dengan nada kecewa. Ruangan pun mulai ricuh.
Juri kemudian memberikan alasan yang justru semakin memicu kemarahan. Mereka menjelaskan bahwa Regu C dianggap tidak menyebutkan unsur ‘pertimbangan DPD’. Akan tetapi, Regu C dengan keras membantah penjelasan tersebut. Bahkan, mereka dengan berani meminta audiensi di lokasi untuk memberikan kesaksian. Sayangnya, tanpa bukti rekaman yang jelas, protes mereka ditolak mentah-mentah.
Meski protes menggema dan suasana memanas, hasil akhir perlombaan tidak berubah. Ketidakadilan itu pun viral di media sosial dalam hitungan jam. Oleh karena itu, MPR RI akhirnya turun tangan menonaktifkan dewan juri dan MC. Sanksi ini diharapkan menjadi efek jera bagi penyelenggara lain. Akhirnya, suara keadilan dari siswa SMAN 1 Pontianak tidak benar-benar sia-sia.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
