cinta-news.com – Pemkab Tetapkan Status Darurat. Ratusan warga dari tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yaitu Sinak Barat, Bina, dan Pogoma, memilih mengungsi ke Distrik Sinak sejak Sabtu (17/05/2025). Mereka mengungsi karena merasa khawatir dengan kehadiran aparat TNI yang bertugas di wilayah tersebut.
“Tidak ada korban jiwa, tetapi warga panik dan memilih pergi demi keselamatan,” tegas Bupati Puncak, Elvis Tabuni, dalam konferensi pers di Jayapura, Jumat (23/5/2025). Menanggapi situasi ini, Pemkab Puncak langsung mengambil langkah cepat dengan menetapkan status tangggap darurat bencana non-alam melalui SK Bupati Nomor 300.2.1/68/Tahun 2025. Masa darurat berlaku 14 hari dan bisa diperpanjang jika kondisi belum membaik.
Elvis Tabuni memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Bersama BPBD, pihaknya segera mendata jumlah pengungsi dan menyiapkan bantuan makanan serta pakaian. “Kami sudah koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk menyiapkan pesawat untuk mengangkut logistik. Proses penanganan sedang berjalan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran TNI di tiga distrik tersebut merupakan bagian dari operasi pemerintah pusat. Pemda terus berkoordinasi dengan Pangdam, Dandim, dan Kapolres untuk memastikan keamanan warga sekaligus mencari solusi terbaik.
Namun, aksi pemerintah ternyata menuai kritik dari mahasiswa Puncak se-Indonesia. Mereka melayangkan mosi tidak percaya kepada Pemda dan DPRD karena dianggap lamban menangani pengungsian. Elvis Tabuni menyayangkan sikap ini dan meminta mahasiswa lebih bijak sebelum membuat pernyataan.
“Sebagai kaum terpelajar, seharusnya mereka cek fakta dulu. Kami sudah bekerja keras menangani pengungsi. Jika pernyataan mereka tidak sesuai fakta, kami minta mereka klarifikasi dan minta maaf,” tegas Elvis.
Wakil Bupati Puncak, Naftali Akawal, juga angkat bicara. Ia menegaskan bahwa mahasiswa seharusnya berdialog langsung dengan pemda jika ingin tahu perkembangan penanganan pengungsi. “Jangan asal buat pernyataan yang bisa memicu kegaduhan. Kami sudah bekerja maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Puncak, Thomas Tabuni, membantah tudingan bahwa dewan hanya menghamburkan uang. “Saya baru dilantik sebulan lalu, tapi kami langsung turun ke lapangan dan punya laporan lengkap,” tegasnya.
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Tim Penanganan Peduli Pengungsi mendesak Pemda dan DPRD segera menyelesaikan krisis ini. Mereka juga menuntut penarikan TNI dari wilayah sipil.
Ketua Tim, Dei Murib, mengungkapkan bahwa sekitar 300 personel TNI dikerahkan ke hutan Mboobila Karu sejak awal Februari 2025. Pada 7 Februari, pasukan mulai masuk ke permukiman warga di Sinak Barat dan Pogoma, memicu kepanikan massal.
“Jika tidak ada tindakan nyata, kami akan gelar mogok sipil dan pertahankan mosi tidak percaya terhadap Pemda dan DPRD,” tegas Dei dalam pernyataan tertulis.
Di tengah situasi yang memanas, Pemkab Puncak terus berupaya meredakan ketegangan. Mereka memastikan bantuan logistik sampai ke pengungsi sambil terus berkoordinasi dengan TNI dan polisi untuk mencari solusi damai.
Elvis Tabuni berharap semua pihak, termasuk mahasiswa, bisa bersinergi membantu warga tanpa memicu konflik lebih luas. “Yang penting sekarang keselamatan warga. Kami terbuka untuk dialog,” pungkasnya.