Usai Pemangkasan Anggaran, Pemerintah Didesak Selektif Beli Alutsista

Cinta-news.com – Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Edna Caroline Pattisina, menyoroti tantangan besar. Ia menegaskan pemerintah harus lebih selektif dalam memperkuat Alat Utama Sistem Senjata (alutsista). Langkah ini muncul karena keterbatasan anggaran pertahanan dalam RAPBN 2025. Faktanya, proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan untuk 2026 hanya Rp 185 triliun. Angka ini turun Rp 62 triliun dari outlook 2025 yang mencapai Rp 247,5 triliun. Anggaran pertahanan kita menyusut drastis!

“Dari Rp 185 triliun ini, 31 persen sudah dialokasikan untuk kebutuhan tetap,” ujar Edna, Senin (29/9). Dana itu membiayai kesiapan operasi, peningkatan rumah dinas prajurit, pengadaan alutsista strategis, pemeliharaan alutsista, serta pembangunan sarana pertahanan. Dengan anggaran ketat ini, rencana pembelian pesawat tempur dan kapal perang memang tidak bisa asal pilih. Pemerintah dipaksa bersikap selektif.

Beberapa alutsista rencananya akan pemerintah beli dengan harga fantastis. Misalnya pesawat tempur Rafale, kapal induk Garibaldi, hingga jet tempur Chengdu. Namun dengan anggaran yang terbatas, dana tersisa untuk belanja alutsista strategis hanya sekitar Rp 57,35 triliun. Sebagai perbandingan, harga satu unit pesawat Rafale saja mencapai Rp 1,6 triliun! Bagaimana membeli skuadron lengkap dengan dana terbatas?

“Kalau ditanya cukup atau tidak, jawabannya sangat diragukan,” kata Edna terus terang. Ia mengkhawatirkan jika pemerintah terlalu fokus pada pembelian alutsista baru. Aspek pertahanan lain bisa terkorbankan hanya demi mewujudkan pembelian alutsista mahal. Selain itu, Edna menyoroti konsekuensi biaya pemeliharaan jangka panjang yang sering terlupakan.

Misalnya, rencana pembelian kapal induk Garibaldi yang berusia 40 tahun berpotensi menjadi bom waktu. Kapal tua itu akan menambah beban biaya perawatan besar selama bertahun-tahun. Belum lagi, pemerintah sedang membentuk Batalyon Tempur Pertahanan (YTP) baru. Program ini akan menambah 100 batalion organik setiap tahun selama lima tahun ke depan. Beban operasionalnya sangat besar!

“Pembentukan YTP yang menambah prajurit organik hingga 100 batalion per tahun selama 5 tahun konsekuensinya sangat besar,” tegas Edna. Tidak hanya gaji, tambahan pasukan ini butuh pendukung logistik luar biasa. Mulai dari pembangunan asrama, rumah sakit militer, hingga pengadaan seragam dalam jumlah besar. Fokus berlebihan pada alutsista bisa mengganggu pendanaan kebutuhan dasar prajurit.

Menurut Edna, persoalan utamanya bukan sekadar cukup atau tidaknya anggaran. Yang lebih krusial, apakah rencana pembelian alutsista sudah dilandasi perencanaan strategis jangka panjang yang matang. “Alutsista adalah sistem kompleks, bukan hanya alat utama,” ungkapnya. Mulai dari pengoperasian, pengawakan, perawatan, hingga integrasi semua matra harus dipersiapkan sempurna.

Edna juga memperingatkan risiko lain yang mengintai. Apa jadinya jika pemerintah terlalu fokus pada belanja alutsista namun mengorbankan pelatihan? “Dalam 10 tahun terakhir kapan latihan gabungan TNI terakhir dilaksanakan?” tanyanya. Demikian juga latihan masing-masing angkatan, apakah sudah berjalan maksimal? Kurangnya latihan di lapangan akan berdampak langsung pada penurunan profesionalisme prajurit TNI.

Oleh karena itu, Edna menilai pemerintah harus menyeimbangkan segala kebutuhan. Modernisasi alutsista memang penting. Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan kebutuhan operasional sehari-hari dan latihan prajurit yang intensif. Keseimbangan ini yang akan menentukan kekuatan nyata pertahanan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan anggaran Rp 187,1 triliun untuk Kemhan dan TNI pada 2026. Sjafrie menjelaskan anggaran ini akan membangun kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, serta meningkatkan kewaspadaan nasional. Ia menekankan, Indonesia harus mengantisipasi dinamika global yang fluktuatif secara serius. Tujuannya agar gejolak internasional tidak berdampak negatif pada situasi nasional. “Ini untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, dan kewaspadaan nasional,” ujarnya.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com