Cinta-news.com – Penambahan prajurit TNI secara mengejutkan akan dipusatkan pada tiga provinsi yang ditetapkan sebagai titik berat nasional atau center of gravity. Pemerintah memutuskan untuk memperkuat pengamanan di Jakarta, Aceh, dan Papua dengan menambah jumlah personel militer. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan alasan utama keputusan ini adalah meningkatnya potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. “Kami telah menerima petunjuk langsung dari Bapak Presiden untuk menjamin keamanan dan kelancaran pembangunan nasional,” jelas Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Jakarta mendapatkan prioritas utama karena statusnya sebagai pusat pemerintahan. Sjafrie menegaskan bahwa pengamanan ibu kota akan dilakukan secara komprehensif 360 derajat. Timnya akan mengamankan seluruh aspek wilayah darat, laut, dan udara di sekitar Jakarta. “Kami akan melaksanakan pengamanan menyeluruh, mulai dari pantai, udara, hingga darat,” tegas Sjafrie.
Selanjutnya, pemerintah juga akan meningkatkan kesiapsiagaan di Aceh yang merupakan gerbang paling barat Indonesia. Sementara untuk Papua, pemerintah menerapkan metode smart approach yang unik. Metode ini menggabungkan pendekatan teritorial (soft approach) dengan operasi taktis (hard approach). “Kami ingin merebut hati masyarakat dan mengajak semua pihak bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Sjafrie. Ia menekankan bahwa kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan ancaman taktis harus terus dijaga.
Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengonfirmasi kesiapan struktur pasukan untuk mendukung pengamanan di kawasan prioritas. Salah satu strateginya adalah dengan membangun batalion baru secara besar-besaran. Jenderal Agus menyatakan target ambisiusnya untuk menempatkan satu batalion di setiap kabupaten/kota. “Kami akan membentuk batalion-batalion baru karena dari 514 kabupaten, saat ini hanya terdapat sekitar 100 batalion,” ujar Agus.
TNI juga berencana memperbanyak komando daerah militer (kodam) di seluruh wilayah. Mereka menargetkan pembentukan 37 kodam pada tahun 2026. Khusus untuk Papua, penambahan personel akan berasal dari satuan organik dan personel penugasan. Pembangunan pos perbatasan juga menjadi prioritas untuk mendukung kenyamanan prajurit. “Kami membangun pos-pos layak huni di perbatasan yang rawan human trafficking dan narkoba. Saat ini sudah kami tempatkan 7 batalion di perbatasan dengan kekuatan 450 prajurit per batalion,” jelas Agus.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
