SOLO, Cinta-news.com – Pesta rakyat Sekaten yang seharusnya menjadi berkah bagi para pedagang justru berubah menjadi momok menakutkan tahun ini. Bayangkan, untuk sekadar mendapatkan tempat berjualan di Alun-alun Utara Keraton Solo, para pedagang harus merogoh kocek hingga Rp 7 juta! Angka fantastis ini sontak membuat sejumlah pedagang memilih banting setir dan lebih memilih libur daripada harus menanggung beban sewa yang mencekik.
Pedagang HIK Mengeluh, Harga Sewa Stan Dinilai Terlalu Memberatkan
Kisah pilu datang dari Kusno (54), seorang pedagang hidangan istimewa kampung (HIK) yang sudah malang melintang berjualan di kawasan Sekaten. Dengan nada lesu, pria paruh baya ini mengungkapkan kekecewaannya kepada awak media pada Selasa (28/7/2026). Menurut pengakuannya, untuk mendapatkan lapak strategis berukuran 3×3 meter, pedagang harus menyiapkan dana segar Rp 5 juta. Sementara untuk ukuran lebih kecil 2×2 meter, harganya pun masih terbilang selangit, berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 4 juta.
“Kalau saya untuk sekarang itu agak mahal untuk ukuran jualan saya. Kalau yang lain ya mungkin istilahnya kalau jualannya ini ngambilnya hanya satu ya saya kira sulit kalau sekarang,” tuturnya sembari menggelengkan kepala.
Yang membuat situasi semakin pelik, pelaksanaan pasar malam Sekaten tahun ini terbagi menjadi dua lokasi, yakni Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan. Pembagian lokasi ini otomatis membuat pengunjung terpecah, dan hal ini sangat dikhawatirkan akan berdampak pada minimnya pendapatan para pedagang. Dengan demikian, Kusno pun mengambil keputusan berani untuk tidak menyewa stan dan memilih libur selama gelaran berlangsung.
“Karena Sekaten ada dua, Pasar Malam itu. Kalau masih jadi satu mungkin agak lumayan, tapi ini di Alun-Alun Selatan ada, sini ada (Alun-alun Utara). Akhirnya saya tidak ikut, terlalu berat kalau untuk saya pedagang kecil,” jelasnya dengan nada putus asa.
Harga Sewa Meroket, Pedagang Kecil Terpaksa Menepi
Kusno ternyata bukan sekali ini merasakan pahitnya harga sewa stan Sekaten. Sudah dua kali berturut-turut ia memutuskan untuk tidak berjualan saat pasar malam digelar. Alasannya tetap sama: harga sewa yang terus meroket dan semakin mencekik pedagang kecil seperti dirinya.
“Kalau tahun kemarin tuh lebih mahal lagi, Rp 7 jutaan. Saya langsung wes ndak lah. Nah ini kalau sewanya sekitar Rp 3 jutaan di sini mungkin masih berupaya. Istilahnya masih cocok gitu, ada sisalah. Kalau di atas Rp 3 jutaan itu susah ya kalau jualan saya,” keluhnya sambil membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, Kusno juga menyoroti perubahan signifikan pada ekosistem pasar malam Sekaten yang sudah sangat berbeda dari masa lalu. Menurut pengamatannya, mulai dari karakter pengunjung hingga kebiasaan para pedagang kini berubah total. Hal ini tentu saja berdampak pada strategi berdagang yang harus disesuaikan.
“Pengunjungnya sudah berbeda. Kalau jualan angkringan saya kan ramainya malam hari. Ketika semua sudah selesai, angkringan itu mulai ramai. Soalnya yang jaga-jaga itu setelah tutup terus makan keluar, kayak gitu. Sekarang kebanyakan dagangannya cuma sedikit terus dibawa pulang tidak ada yang jaga. Nah, jadi beda jauh sekarang,” terangnya dengan mimik wajah yang menggambarkan kekecewaan mendalam.
Dilema Pedagang: Bayar Mahal atau Libur Satu Bulan?
Keputusan Kusno untuk tidak menyewa stan ternyata membawa konsekuensi lain yang tak kalah berat. Pihak penyelenggara dengan tegas memintanya untuk meliburkan diri mulai 1 hingga 30 Agustus 2026. Artinya, selama satu bulan penuh ia harus kehilangan mata pencaharian di lokasi yang selama ini menjadi andalannya.
“Kalau nggak ikut, libur dulu selama acara satu bulan,” ucapnya dengan nada pasrah.
Keputusan ini semakin memperumit keadaan. Dengan terpaksa, Kusno harus mencari alternatif lokasi berjualan atau bahkan memutar otak mencari pekerjaan serabutan untuk menyambung hidup selama masa libur tersebut. Ironisnya, ia juga memilih tidak berjualan di Alun-alun Selatan dengan pertimbangan pelanggan setianya lebih banyak berasal dari kalangan pasar.
“Jualan di Alun-Alun Selatan saya juga ndak, karena kan kebanyakan pelanggan saya kan orang pasar sebenarnya. Pelanggan orang-orang pasar. Jadi kalau di sana, yang jualan seperti ini lebih banyak lagi,” terangnya.
Tidak Ada Musyawarah, Pedagang Hanya Bisa Pasrah
Yang paling menyakitkan bagi Kusno adalah hilangnya tradisi musyawarah antara pedagang dan penyelenggara yang dulu selalu terjalin. Ia mengenang masa kepemimpinan Pakubuwono XII yang selalu mengutamakan dialog dan memberikan keringanan harga sewa hingga separuhnya. Kini, semua itu tinggal kenangan.
“Kalau sudah segitu ya kita menyerahkan gitu. Ya kalau yang dulu-dulu yang Pakubuwono XII itu yang dulu, itu biasanya kalau yang jualan di sini tuh diajak berunding dulu karena kalau mau ditempatkan di mana, nanti biasanya hanya separuh (harga) seperti itu. Kalau sekarang enggak,” pungkasnya dengan nada getir.
Keluhan Serupa dari Pedagang Es Dawet
Cerita serupa juga disampaikan oleh Supardi (64), pedagang es dawet yang sudah bertahun-tahun berjualan di kawasan Sekaten. Dengan suara lantang, ia mengkritik kebijakan harga sewa yang dinilai keterlaluan.
“Setiap kuncup (stan) itu sewanya Rp 4 juta, Rp 5 juta, sampai Rp 7 juta. Ya, kalau saya ya, ekonomi kecil ya mahal-mahal. Kalau diharuskan bayar sekian-sekian, enggak mau,” ujar Supardi dengan tegas.
Supardi bahkan membandingkan kondisi sekarang dengan masa lalu ketika pengelolaan masih dipegang oleh Pemerintah Daerah. Dulu, para pedagang hanya diwajibkan membayar retribusi dengan nilai yang sangat terjangkau, mulai Rp 100.000 hingga Rp 200.000, bahkan bisa dicicil. Mereka pun bebas berjualan di tengah lapangan Alun-alun tanpa rasa khawatir.
“Mendingan dulu dipegang Pemda kemarin. Pemda itu cuma bayar retribusi saja murah sekali Rp 100.000, Rp 200.000, bisa dicicil, bisa dagang di tengah lapangan itu (alun-alun). Pas dipegang EO itu, kontrak atau apa itu jadi mahal,” terangnya membandingkan.
Terpaksa Jualan Keliling atau Libur Total
Sama seperti Kusno, Supardi pun menerima konsekuensi pahit dari keputusannya. Pihak penyelenggara melarangnya berjualan di area pasar malam selama gelaran berlangsung. Namun, pria tangguh ini tak mau menyerah begitu saja.
“Soalnya peraturan di sini kalau enggak bayar, keluar gitu. Iya, libur kalau mulai dilarang di area sini. Jadi mulai besok itu enggak boleh jualan di sini. Tapi ya mau jualan keliling di luar saja sepertinya,” katanya dengan semangat yang masih membara.
Optimisme di Tengah Keprihatinan
Di tengah keluhan para pedagang yang memilih mundur, masih ada secercah harapan dari Wawan (43), pedagang es gempol pleret yang nekat menyewa stan seharga Rp 4,5 juta untuk ukuran 3×3 meter. Dengan penuh keyakinan, ia memilih tetap berjualan daripada harus libur dan kehilangan pendapatan selama sebulan penuh.
“Bismillah saja, insya Allah nutup. Kalau mungkin jualannya sore atau malah hari saja ya nggak cucuk (sepadan). Kita kan jualan dari pagi sampai malam di Sekaten,” ujar Wawan optimistis.
Berbeda dengan pedagang lainnya, Wawan sehari-hari biasa berjualan di kawasan Masjid Agung Keraton Solo dengan hanya membayar retribusi Rp 10.000. Namun, untuk Sekaten tahun ini, ia harus merogoh kocek lebih dalam. Meski demikian, Wawan bersyukur karena harga tahun ini lebih murah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 5 juta.
“Daftar dulu, terus bayar rata-rata 50 persen dulu (uang muka) nanti sisanya menyicil. Lebih murah dari tahun lalu. Tahun lalu Rp 5 juta. Ya gimana lagi. Kalau kita enggak modal ya (nggak bisa jualan). Pokoknya Bismillah aja. Tahun kemarin ya Bismillah ya alhamdulillah ada sisa gitu,” pungkasnya dengan senyum tipis.
Kisah para pedagang Sekaten tahun ini menjadi cerminan ironi di tengah semaraknya pesta rakyat. Harapan agar penyelenggara dapat meninjau ulang kebijakan harga sewa dan mengembalikan semangat musyawarah pun menjadi doa bersama demi keberlangsungan ekonomi para pedagang kecil di Kota Solo.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
