JAKARTA, Cinta-news.com – Pemerintahan Indonesia kini dengan serius mematangkan mimpi besar membangun bandar antariksa di tanah Papua. Rencana ambisius ini semakin mendekati kenyataan, lho! Proyek monumental tersebut rencananya akan digarap bareng-bareng dengan India dan mulai pembangunan fisiknya pada 2027. Mantap, kan?
Dukungan Politik Sudah Mengalir Deras dari Dua Negara
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, dengan penuh semangat mengungkapkan bahwa kolaborasi antariksa ini sudah mendapat lampu hijau dari pimpinan tertinggi kedua negara. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi secara resmi menyepakati kerja sama strategis ini ketika bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/7/2026).
“Kami saat ini gencar mempersiapkan segala sesuatunya untuk berkolaborasi dengan India dalam pembangunan Bandar Antariksa,” ujar Arif dengan antusias.
Bukan Cuma Bangunan, Satelit Juga Siap Meluncur!
Menariknya lagi, proyek ini tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik semata. Indonesia punya rencana keren lainnya, yakni meluncurkan satelit dari India pada Januari 2027. Ini menjadi bagian integral dari paket kerja sama yang telah disepakati kedua negara.
“Kami sudah intensif melakukan pembicaraan dengan pihak India terkait pembangunan bandar antariksa. Nantinya, kita akan bisa meluncurkan satelit sendiri berkat kolaborasi dengan India,” jelas Arif dengan penuh keyakinan.
Anggaran Masih Dihitung, Masterplan Sedang Digarap
Meski semangat membara, Arif mengakui bahwa pemerintah masih menyusun masterplan proyek ini. Karena itu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan bandar antariksa tersebut belum bisa dipastikan secara pasti.
“Jadi, pendanaan ini sekarang sedang dalam proses penyusunan masterplan. Nah, dari hasil masterplan itulah nanti akan keluar berapa bujet yang harus disiapkan,” terangnya.
Mengapa Biak? Ini Jawaban Ilmiahnya!
BRIN menegaskan bahwa Biak menjadi kandidat utama lokasi bandar antariksa karena memiliki posisi geografis yang sungguh ideal untuk peluncuran satelit. Kedekatan wilayah tersebut dengan garis khatulistiwa membuat proses peluncuran menjadi jauh lebih efisien.
“Kajian pertama dari sisi efisiensi dan efektivitas pastilah kedekatan orbit dengan wilayah khatulistiwa. Saya kira itulah yang paling dicari, tempat yang paling strategis, paling efektif, dan juga paling efisien,” papar Arif dengan mantap.
Kajian Sudah Berlangsung Sejak 1990-an!
Keesejukan lainnya, Arif kembali menegaskan bahwa pemilihan Biak tidak dibuat secara asal-asalan. Lokasi ini dipilih berdasarkan kajian ilmiah mendalam yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.
“Lokasi yang kita anggap sangat efisien karena kedekatannya dengan orbit. Itu adalah wilayah yang memang sudah dipilih dan diperhitungkan secara saintifik. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan,” ujar Arif optimistis.
Menariknya, kajian mengenai Biak sebagai lokasi bandar antariksa ternyata sudah dilakukan sejak awal 1990-an. “Salah satu calon lokasi adalah di Biak, Papua. Kajian mengenai lokasi itu sudah dilakukan sejak awal tahun 1990-an. Jadi, perencanaannya sudah sangat lama. Masyarakat di sana pun sudah lama menunggu, ‘Kapan ini akan terwujud’,” ungkapnya.
Meskipun demikian, BRIN menegaskan bahwa keputusan akhir lokasi belum ditetapkan secara definitif karena masih terdapat beberapa alternatif yang sedang dikaji. “Ada beberapa opsi dan saat ini tim masih terus melakukan kajian,” kata Arif.
Lahan Inti 100 Hektar Sudah Siap!
Dari sisi kesiapan lahan, kabar baiknya adalah BRIN sudah memiliki lahan inti seluas sekitar 100 hektar yang diperlukan untuk zona inti bandar antariksa. Lahan tersebut telah dikuasai lembaga sejak lama.
“Untuk zona inti, kebutuhan lahannya sekitar 100 hektar dan tanah tersebut sudah dimiliki BRIN. Pengadaan lahannya sudah dilakukan sejak lama,” jelas Arif.
Selain zona inti, proyek ini juga membutuhkan buffer zone atau zona penyangga sebagai syarat teknis untuk mendukung operasional bandar antariksa secara maksimal.
Tokoh Adat Sudah Tandatangani Persetujuan!
Kabar menggembirakan datang dari koordinasi dengan masyarakat adat. BRIN menyatakan telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, serta tokoh-tokoh adat sebelum mematangkan rencana pembangunan.
Arif mengungkapkan dengan lega bahwa mayoritas tokoh adat di Biak telah memberikan persetujuan terhadap proyek ini. “Alhamdulillah, sebagian besar tokoh adat telah menandatangani persetujuan terkait pembangunan bandar antariksa di Biak,” kata Arif.
BRIN juga berkomitmen memastikan proyek ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. “Yang terus kami tekankan adalah bagaimana bandar antariksa ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Itu menjadi perhatian utama kami,” tegasnya.
Sebelumnya, Arif juga menegaskan pemerintah telah berkoordinasi dengan kepala daerah dan masyarakat adat karena pembangunan bandar antariksa harus memberikan dampak positif bagi warga Papua. “Karena yang penting bagi masyarakat Papua adalah bahwa ini harus memberikan impact juga bagi masyarakat Papua,” pungkasnya.
Aspirasi Masyarakat Adat Tetap Jadi Perhatian
Di tengah pematangan proyek yang semakin serius, sejumlah anggota DPD RI dari Papua meminta pemerintah mengevaluasi rencana pembangunan bandar antariksa agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat adat.
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengingatkan bahwa persoalan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, termasuk bandar antariksa di Biak, perlu mendapat perhatian serius. “PSN ini masalah yang cukup serius sekarang ini. Memang PSN-nya bukan hanya di seluruh Indonesia, tetapi masalah yang paling menjadi perhatian kita adalah masalah PSN di Papua. Dan kedua, PSN di Biak,” kata Yorrys dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Yorrys menegaskan pihaknya akan merumuskan berbagai persoalan yang muncul, terutama terkait pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Papua Filep Wamafma menyebut masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap dampak peluncuran satelit bagi keselamatan warga. “Apakah yang menjadi masalah, kekhawatiran ya, kekhawatiran ketika peluncuran satelit ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Ini yang harus dijelaskan kepada publik,” kata Filep.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjalankan proyek tanpa melibatkan masyarakat adat dan berbagai pemangku kepentingan di Papua karena berpotensi memicu konflik sosial. Menurut Filep, pembahasan proyek perlu melibatkan Dewan Adat Papua, gereja, tokoh intelektual, pemerintah daerah, serta DPD RI secara komprehensif.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
