Pemangkasan Produksi Batu Bara Bikin Stok PLTU Jeblok, Perlukah Khawatir soal Listrik?

JAKARTA, Cinta-news.com – Siapa sangka, di balik terangnya lampu yang kita nikmati setiap malam, ada cerita mencekam yang terjadi di pembangkit listrik. Stok batu bara di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dilaporkan semakin menipis. Pertanyaannya sekarang, apakah listrik nasional bakal selamat dari ancaman padam?

Pelaku usaha membuka suara bahwa cadangan batu bara di lapangan jauh dari kata ideal. Di saat yang sama, pemerintah dengan pedenya memastikan kebutuhan energi primer masih aman-aman saja. Tapi, jangan salah! Hampir separuh pasokan listrik nasional ternyata bergantung pada pembangkit swasta. Artinya, kalau rantai pasok ini bermasalah, efek dominonya bisa bikin kita semua gelap-gelapan.

Stok Tinggal 10 Hari, Darurat Terselubung?

Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Joseph Pangalila membocorkan fakta mengkhawatirkan pada Kamis (26/2/2026). “Saat ini, sebagian pembangkit memiliki stok kurang dari 10 hari, dan sebagian lainnya hanya belasan hari,” ungkapnya dengan nada prihatin. Ia menambahkan, “Pembangkit yang mencapai 25 hari hanya tinggal beberapa saja.”

Coba bayangkan, secara ideal pembangkit butuh pasokan minimal 25 hari operasi biar napasnya lega. Kenyataannya? Banyak yang cuma punya stok belasan hari, bahkan ada yang di bawah 10 hari. Ini bukan main-main!

Yang bikin situasi makin runyam, independent power producer (IPP) atau produsen listrik swasta menyumbang hampir 50 persen pasokan listrik nasional. Joseph menekankan, dengan kontribusi sebesar itu, krisis pasokan batu bara jelas berisiko tinggi terhadap kelistrikan kita. Lampu padam bukan lagi sekadar mimpi buruk, tapi bisa jadi kenyataan pahit.

Harga DMO Jadul, Pemasok Kabar-Kaburi

Lalu, kenapa pasokan bisa sekarat begini? Joseph membongkar akar masalahnya: harga domestic market obligation (DMO) yang sudah jadul dan nggak update. Saat ini, harga DMO sektor kelistrikan cuma 70 dolar AS per ton untuk kalori tertentu. Sementara DMO industri semen dihargai 90 dolar AS per ton, dan industri smelter bebas mengikuti pasar.

“Harga DMO listrik ini juga sudah lama, sejak 2018, padahal biaya produksi batu bara terus meningkat hingga sekarang,” tegas Joseph. Ia nggak terima dengan kondisi ini. “Jadi wajar saja kalau minat suplai mereka ke kita rendah. Ada yang malah rugi karena jual ke listrik.” Wajar kan kalau para pemasok lebih milih jual ke industri lain yang lebih menguntungkan?

RKAB Telat, Bencana Mengintai

Joseph memperingatkan, situasi bisa tambah runyam kalau pemerintah molor menerbitkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) terbaru. Saat ini, banyak pemasok masih beroperasi pakai RKAB tahun lalu. Ditambah lagi, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara nasional jadi 600 juta ton di 2026, turun drastis dari realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton.

“Kalau stok pembangkit berkurang, bisa menyebabkan keandalan suplai listrik rendah dan menjadi rentan sekali,” kata Joseph dengan wajah khawatir. Ia memberi gambaran, “Kalau ada pembangkit yang mendadak rusak atau cuaca buruk beberapa hari sehingga pasokan batu bara terhambat, bisa saja terjadi kekurangan suplai listrik.” Ngeri, kan?

Pemerintah: Tenang, Pasokan Aman!

Menanggapi situasi genting ini, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung angkat bicara. Ia mengaku sudah koordinasi dengan PT PLN (Persero) soal kebutuhan energi primer pembangkit. “Kami sudah berkoneksi dengan PLN. Ini berapa kebutuhan energi primer yang berasal dari batu bara, agar PLN itu menyampaikan, itu pembangkit-pembangkit mana yang urgent,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/2/2026).

Yuliot meyakinkan, secara kebijakan pasokan seharusnya mencukupi. Soalnya, ada kewajiban DMO di mana 30 persen produksi batu bara nasional harus dialokasikan buat kebutuhan dalam negeri, termasuk PLTU. “Jadi, secara kebutuhan itu seharusnya mencukupi,” katanya dengan percaya diri.

Tapi ia mengakui, masalahnya lebih ke distribusi dari tambang ke pembangkit. Sistem pemesanan dan pengadaan harus berjalan tepat waktu biar stok nggak jeblok di bawah batas minimal. “Kalau sudah berkurang dari 20 hari, bagaimana sistem order ini disampaikan dan juga berdasarkan RKAB yang ada, itu juga nanti akan dilihat,” jelas Yuliot. Ia menegaskan, “Dalam proses pengadaan itu jangan sampai terjadi keterlambatan.”

Pemerintah berjanji nggak bakal tinggal diam. “Itu jangan sampai pembangkit di dalam negeri energi primernya ada terganggu,” tandasnya. Ia juga mengingatkan, “Energi primer kan bukan hanya batu bara, tetapi juga yang terkait dengan ketersediaan LNG bagi pembangkit dan juga yang disalurkan melalui gas pipa.”

Cadangan Melimpah, Tapi Emisi Mengancam

Di tengah kisruh pasokan jangka pendek, Indonesia sebenarnya punya cadangan batu bara raksasa. Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau menyebut cadangan mencapai 35 miliar ton dan sumber daya 134 miliar ton. Jumlah ini bisa bikin kita tenang sampai 200–500 tahun ke depan, tergantung cara pakainya.

“Untuk itu kita harus mencari cara ‘Clean Coal Process’, sambil tetap menerapkan EBT,” ujar Rachmat dalam Seminar “Energy for Prosperity” di Jakarta, Kamis (14/3/2024). Ia optimistis, “Kalau Clean Coal Process dilakukan dan emisi bisa ditekan, bahkan ditiadakan maka tidak ada masalah kan?”

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut nilai kekayaan mineral dan batu bara nasional mencapai 4 triliun dolar AS atau sekitar Rp 62.000 triliun. Dua pertiganya berasal dari batu bara, lho! Dalam skenario business as usual hingga 2060, produksi batu bara diproyeksi masih 720 juta ton. Bahkan di skenario net zero emission (NZE) sekalipun, produksi tahun 2060 tetap 327 juta ton.

Transisi Energi: Jangan Asal Ikut-Ikutan!

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengingatkan, batu bara masih jadi tulang punggung energi kita. “Sebagian besar produksi listrik kita saat ini di batu bara sekitar 66,98 persen dari batu bara,” paparnya. Ia kasih gambaran, “Coba diganti PLTU dengan PLTS (surya), akan naik tarifnya 30-an persen.” Bisa-bisa tagihan listrik kita melambung tinggi!

Komaidi menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi nasional dalam transisi energi. “Kita ikut transisi energi, tapi pilihan cara, kita enggak harus didikte negara-negara Eropa,” katanya tegas. Setuju, kan? Jangan sampai kita latah mengikuti tren global tanpa memikirkan dampaknya ke kantong rakyat.

Jadi, apakah listrik nasional benar-benar aman? Pemerintah bilang aman, tapi data di lapangan bicara lain. Yang jelas, kita semua berharap pemerintah segera bertindak cepat sebelum lampu-lampu di rumah kita benar-benar gelap gulita. Jangan sampai kita baru bergerak setelah mati total, kan?

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com