Cinta-news.com – Rencana spektakuler pertunjukan konser musisi tenor ternama dunia asal Italia, Andrea Bocelli, mendadak menuai gelombang penolakan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pertunjukan akbar ini sedianya bakal menguncang panggung outdoor Taman Lumbini di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, serta gedung indoor Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta. Namun, aksi protes tersebut langsung memicu perdebatan panas di tengah masyarakat mengenai nasib gelaran musik internasional ini.
Padahal, rangkaian konser bertajuk “Andrea Bocelli 30th Anniversary – Romanza World Tour” tersebut telah dinanti-nantikan oleh ribuan penggemar dan dijadwalkan menghentak panggung pada 31 Oktober 2026 di Magelang serta 3 November 2026 di Jakarta. Kehadiran maestro musik klasik ini sebenarnya dirancang sebagai selebrasi tiga dekade karier emasnya di belantika musik global.
Menanggapi gejolak perizinan yang kian memanas, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan, secara langsung menegaskan bahwa kewenangan penuh terkait penerbitan izin keramaian skala besar sejatinya berada di tangan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Mabes Polri. Beliau menyampaikan klarifikasi resmi ini demi meluruskan kesimpangsiuran informasi yang beredar liar di tengah masyarakat luas.
Bahkan, Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan menambahkan pada Sabtu (24/10/2026) bahwa seluruh tahapan verifikasi dokumen dan penilaian risiko saat ini masih diproses secara intensif oleh Baintelkam Polri di tingkat pusat. Ia menegaskan kembali bahwa jajaran Polresta Magelang bersama Polda Jawa Tengah berdiri kokoh dalam satu garis komando tegak lurus, sehingga tidak ada perbedaan sikap sedikit pun di internal kepolisian.
Di tengah badai polemik yang menyita perhatian publik nasional ini, tata kelola dan status pemanfaatan kawasan megah Candi Borobudur pun mendadak kembali menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Masyarakat dan pengamat budaya mulai mempertanyakan sejauh mana batas komersialisasi kawasan bersejarah ini boleh dilakukan tanpa merusak nilai-nilai luhurnya.
Sebab, sebagai cagar budaya ikonik yang diakui oleh dunia, kompleks candi megah ini tidak boleh dipandang cuma sebagai objek destinasi komersial semata, melainkan wajib dikelola dengan mengedepankan aspek perlindungan ketat serta pelestarian aset sejarah universal. Keseimbangan antara hiburan massa dan konservasi situs heritage menjadi isu krusial yang tidak bisa ditawar.
Jika kita mencermati aspek legalitasnya, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur untuk mengatur secara terpadu pemanfaatan area ini melalui mekanisme pembagian zona. Peraturan bernilai strategis ini dihadirkan demi memberikan kepastian hukum dan keteraturan dalam setiap pemanfaatan area situs.
Melalui payung hukum Perpres tersebut, negara menyusun seperangkat aturan komprehensif guna melakoni upaya perlindungan, pengembangan, sekaligus pemanfaatan Kompleks Candi Borobudur sebagai warisan dunia yang bernilai tinggi. Regulasi ini menjadi benteng utama agar kemegahan artefak bersejarah tersebut tetap terjaga hingga generasi mendatang.
Selain itu, arah kebijakan pengelolaan ini dirancang secara khusus untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat lokal di sekitar kawasan. Keberadaan aktivitas pariwisata dan acara besar diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian warga tanpa mengorbankan situs utama.
Oleh karena itu, setiap pihak hendaknya menilai rencana pemanfaatan kawasan Candi Borobudur secara bijak berdasarkan koridor ketentuan tata kelola serta peruntukan zona yang berlaku, alih-alih cuma berfokus memprotes jenis kegiatan atau seni pertunjukan yang diselenggarakan. Pembacaan menyeluruh terhadap regulasi menjadi kunci utama dalam mengurai benang kusut kontroversi ini.
Kawasan Borobudur Diatur Melalui Pembagian Zona
Lebih lanjut, keberadaan Perpres Nomor 101 Tahun 2024 yang resmi diundangkan sejak 20 September 2024 kini diposisikan sebagai fondasi utama dan pijakan hukum paling mutakhir dalam mengarahkan seluruh kegiatan di kawasan Candi Borobudur. Payung hukum ini mengubah cara pandang pengelolaan kawasan cagar budaya secara mendasar dan modern.
Dalam klausul ketentuannya, penataan kawasan wajib dilaksanakan melalui skema manajemen destinasi tunggal (single destination management) guna menghapus dualisme pengelolaan yang selama ini membingungkan publik. Model pengelolaan terpadu ini menyatukan berbagai pemangku kepentingan di bawah satu komando operasional yang terintegrasi.
Tentu saja, formulasi aturan ini disiapkan agar agenda perlindungan warisan budaya dapat berjalan seiring sejalan dengan program pengembangan pariwisata dan pemanfaatan komersial secara harmonis. Tidak ada aspek yang dikorbankan demi mengejar keuntungan jangka pendek semata.
Oleh sebab itu, setiap rencana penyelenggaraan acara komersial berskala masif, termasuk pertunjukan konser musik megah ini, wajib ditinjau secara saksama berpatokan pada lokasi spesifik, zonasi resmi, dan pemenuhan syarat administratif yang berlaku. Pengelenggara acara tidak bisa bertindak sembarangan tanpa mengantongi persetujuan ketat dari otoritas berwenang.
Di samping itu, masyarakat luas juga perlu memahami bahwa status area zona pemanfaatan luar yang dipakai untuk gelaran konser harus dibedakan secara tegas dari zonasi inti bangunan Candi Borobudur itu sendiri. Pelaksanaan konser di Taman Lumbini terletak pada kawasan pelataran yang berbeda dengan zona konservasi batu candi utama.
Alhasil, kepastian mengenai penentuan titik persis penyelenggaraan panggung acara beserta keabsahan surat persetujuan lokasi harus terus dikonfirmasi secara transparan oleh pihak pengelola kawasan kepada publik. Kejelasan informasi ini sangat penting demi mencegah kesalahpahaman yang semakin melebar di tengah masyarakat.
Bagaimana Status Penyelenggaraan Konser?
Sementara itu, kejelasan nasib konser Andrea Bocelli di Borobudur kini memang sempat berada di persimpangan jalan setelah gelombang penolakan dari sebagian kelompok masyarakat mencuat ke permukaan. Isu perizinan dan keberatan moral menjadi topik hangat yang terus diperbincangkan di berbagai kanal media sosial.
Kendati demikian, publik diimbau untuk dapat membedakan secara jernih antara surat rekomendasi keamanan di tingkat daerah dan penerbitan izin kepolisian yang keputusannya dikeluarkan oleh jajaran pimpinan pusat di Mabes Polri. Keterangan yang sempat berseliweran dari pejabat wilayah tidak serta-merta menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan di tingkat Mabes.
Uniknya, berdasarkan pantauan terkini, portal penjualan tiket resmi milik PT Taman Wisata Candi sampai saat ini masih konsisten mencantumkan jadwal konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur pada tanggal 31 Oktober 2026 mulai pukul 15.00 WIB. Fakta ini menunjukkan bahwa secara administratif operasional, persiapan konser tersebut belum dihentikan oleh pengelola.
Maka dari itu, wacana penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak bisa diartikan secara otomatis sebagai keputusan pembatalan konser yang sah dan mengikat secara hukum. Keputusan pembatalan atau kelanjutan acara sepenuhnya berada dalam wewenang lembaga kepolisian pusat serta otoritas pemerintah yang sah.
Pada akhirnya, dinamika polemik ini memberikan pelajaran berharga dan membuka jalan bagi pemerintah untuk makin mempertegas regulasi pemanfaatan cagar budaya nasional, terutama mengenai kesesuaian lokasi kegiatan hiburan dengan syarat pelestarian lingkungan Candi Borobudur. Transparansi dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci utama agar warisan budaya kita tetap lestari sekaligus memberikan kemanfaatan bagi dunia.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
