Menkeu Siapkan Anggaran Tambahan Rp 7,6 T, Bantu Pemda Bayarkan THR dan Gaji ke-13 Guru

Cinta-news.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, benar-benar membuat gebrakan! Baru-baru ini, dia secara resmi meluncurkan tambahan dana alokasi umum (DAU) yang sangat besar untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Nah, yang bikin heboh, total tambahan anggaran ini mencapai angka fantastis, yaitu Rp 7,66 triliun! Intinya, pemerintah pusat dengan cepat merespons kebutuhan riil di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa.

Lalu, untuk apa dana segunung itu? Jadi, pemerintah secara khusus mengalokasikan dana tersebut untuk membayar dua komponen penting: tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi guru aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di tingkat daerah. Sebelumnya, para guru daerah ini kerap merasa berbeda perlakuan karena hanya mengandalkan gaji pokok dari APBD tanpa tambahan penghasilan lainnya. Oleh karena itu, langkah ini langsung menjadi angin segar bagi ratusan ribu guru di pelosok negeri.

Sebagai informasi, kondisi awal guru ASN daerah memang cukup memprihatinkan. Pasalnya, gaji pokok mereka sepenuhnya bersumber dari anggaran APBD dan, sayangnya, mereka tidak menerima tambahan penghasilan lain. Namun, kondisi itu segera berubah berkat terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025 yang Purbaya tetapkan sebagai payung hukum. Aturan inilah yang menjadi “tiket” bagi guru daerah untuk mendapatkan haknya.

Dalam KMK tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya. Mereka secara resmi menetapkan perubahan rincian DAU berupa tambahan dana untuk tahun anggaran 2025. Tujuannya jelas, yaitu memberikan dukungan pendanaan pembayaran THR dan gaji ketiga belas bagi guru ASN daerah. Menariknya, besaran nominal yang mereka siapkan mencapai Rp 7.666.857.066.000! Pihak Kementerian Keuangan mengutip aturan ini pada Senin (29/12/2025) untuk memastikan transparansi informasi.

Tidak main-main, Purbaya sendiri yang langsung menetapkan dan menandatangani beleid penting ini. Dia menyelesaikan prosesnya tepat pada tanggal 22 Desember 2025, menunjukkan keseriusan pemerintah pusat untuk menuntaskan persoalan ini sebelum tahun berganti. Dengan demikian, sinyal positif ini langsung tersebar ke seluruh penjuru daerah, memberikan kepastian yang sudah lama dinanti.

Selanjutnya, ada kewajiban penting yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah. Mereka diwajibkan untuk segera menganggarkan serta merealisasikan pembayaran THR dan gaji ketiga belas bagi guru ASN daerah tersebut dalam tahun anggaran 2025. Tentunya, semua harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, dana bantuan ini tidak boleh ditunda-tunda atau dialihkan untuk keperluan lain.

Lantas, bagaimana jika ada daerah yang belum bisa memenuhinya di tahun 2025? Pemerintah pusat sudah memikirkan skenario ini. Apabila pemerintah daerah belum dapat menganggarkan dan merealisasikan seluruh pembayaran pada tahun 2025, maka mereka harus menganggarkan kembali dan melaksanakan kewajiban tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain, hak guru tetap terjamin dan tidak akan hangus begitu saja.

Selain itu, untuk menjaga akuntabilitas, pemerintah daerah juga wajib menyiapkan laporan. Mereka wajib menyampaikan laporan realisasi pembayaran THR dan gaji ketiga belas guru ASN daerah kepada Menteri Keuangan. Laporan tersebut harus mereka kirimkan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sebagai catatan, mereka juga harus memberikan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Batas waktu pengirimannya pun ditetapkan, paling lambat 30 Juni 2026.

Pada dasarnya, kebijakan ini adalah terobosan besar yang patut kita apresiasi. Pertama, kebijakan ini secara langsung meningkatkan kesejahteraan guru ASN daerah yang selama ini mungkin merasa terabaikan. Kedua, dana tambahan ini akan menstimulasi ekonomi daerah, terutama saat para guru membelanjakan THR dan gaji ke-13 mereka. Akhirnya, sinergi antara pusat dan daerah dalam memprioritaskan pendidikan semakin kuat terbangun.

Keputusan Purbaya ini secara keseluruhan diharapkan dapat memompa semangat baru para guru daerah. Bagaimanapun, kesejahteraan yang memadai adalah fondasi bagi terciptanya pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, semua pihak harus memastikan bahwa dana sebesar Rp 7,6 triliun ini benar-benar sampai ke tangan yang berhak, tepat waktu, dan tepat sasaran. Jika semua berjalan mulus, bukan tidak mungkin kualitas pendidikan di daerah akan melesat lebih cepat ke depannya!

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com