Cinta-news.com – Geger! 18 Gubernur Serbu Menkeu Purbaya Beri Respons Tak Terduga Soal Pemotongan Dana Daerah. Bayangkan jika anggaran pembangunan daerah Anda tiba-tiba dipangkas hingga 70%! Inilah yang memicu kemarahan 18 gubernur hingga mereka nekat mendatangi menteri keuangan. Simak bagaimana respons mengejutkan dari Menkeu Purbaya!
Pertama-tama, sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi secara serentak mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung menyampaikan protes keras terhadap rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Mereka menilai rencana ini sangat memberatkan daerah. Sebagai buktinya, para gubernur melakukan aksi protes ini secara kolektif melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Yang mencengangkan, kebijakan ini berpotensi memotong anggaran daerah hingga 20–30 persen di level provinsi dan bahkan melonjak drastis hingga 60–70 persen di beberapa kabupaten dan kota!
Dalam pertemuan tertutup itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menampilkan diri sebagai salah satu suara paling vokal. Dengan tegas ia mengungkapkan bahwa seluruh kepala daerah yang hadir secara bulat menolak kebijakan pemotongan TKD. Menurutnya, kebijakan ini berisiko melumpuhkan banyak program pembangunan daerah. Sebagai contoh, Sherly menyoroti beban gaji PPPK yang sangat besar dan janji pembangunan infrastruktur. “Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada yang sampai 60–70 persen, itu berat,” tegas Sherly seusai pertemuan.
Selanjutnya, ia menegaskan bahwa beban pembayaran gaji PPPK menjadi masalah utama yang harus daerah tanggung. Akibatnya, jika dana transfer dari pusat berkurang, daerah pasti akan kesulitan menjalankan program prioritas dan layanan publik. Dengan nada prihatin ia menambahkan, “Kalau transfernya berkurang, daerah terpaksa memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan.”
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, juga menyuarakan keberatan serupa. Ia memaparkan bahwa pemangkasan TKD ini tidak memperhatikan kondisi khusus setiap wilayah. Secara spesifik ia menjelaskan, “Aceh memiliki kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran terpangkas, otomatis banyak program akan tertunda.”
Menanggapi gelombang protes tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa justru memberikan respons yang sangat dingin dan penuh perhitungan. Ia dengan santai menilai penolakan para gubernur sebagai hal yang lumrah. Dengan kalimat yang catchy ia berkata, “Kalau semua orang angkanya terpangkas, ya pasti semua tidak setuju. Itu normal.” Namun demikian, Purbaya langsung menekankan bahwa pemerintah daerah harus lebih dulu memperbaiki kualitas belanja publik sebelum meminta tambahan anggaran. Menurut analisanya, masih banyak daerah dengan serapan anggaran rendah dan menumpuknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) setiap tahunnya.
Dengan penuh wibawa ia menegaskan, “Pemerintah pusat tidak mungkin terus menambah beban anggaran tanpa memastikan efektivitas penggunaannya. Banyak daerah memiliki serapan rendah dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, ini yang harus mereka perbaiki.”
Purbaya kemudian membeberkan alasan di balik keputusan penyesuaian TKD ini. Ternyata, pemerintah mengambil keputusan ini karena kondisi fiskal nasional sedang ketat. Selanjutnya, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara belanja strategis nasional dan kemandirian fiskal daerah. Ia lantas menggugah dengan pernyataan, “Kalau uangnya banyak tapi daerah tidak membelanjakannya dengan efektif, hasilnya juga tidak akan terasa bagi masyarakat. Pada intinya, kita ingin setiap rupiah yang kita transfer berdampak nyata.”
Menurut perspektifnya, penyesuaian anggaran ini bukan bentuk pengurangan dukungan terhadap daerah. Sebaliknya, pemerintah sengaja mengambil langkah ini untuk mendorong efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana publik.
Meskipun ramai penolakan menerpanya, Purbaya memberikan secercah harapan. Ia menegaskan bahwa rencana pemangkasan TKD untuk tahun 2026 ini belum bersifat final. Lebih lanjut, ia membuka peluang untuk dialog lanjutan bersama APPSI. Tujuannya jelas, untuk membahas kembali skema transfer dengan mempertimbangkan kebutuhan riil setiap daerah. Dengan komitmen ia menyatakan, “Kami akan berdiskusi lagi agar kebijakan ini tetap proporsional dan tidak menghambat pelayanan publik di daerah.”
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal nasional. Komitmen ini terutama untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan ASN tanpa mengorbankan pembangunan di daerah.
Pada akhirnya, rencana pemangkasan TKD ini menjadi salah satu isu fiskal paling panas yang memanas menjelang pembahasan RAPBN 2026. Di satu sisi, pemerintah pusat sedang menata ulang postur anggaran agar tetap bisa menjalankan program strategis nasional di tengah tekanan penerimaan negara yang terbatas. Sementara di sisi lain, bagi banyak daerah, kebijakan ini mengancam keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
Purbaya sendiri justru memandang protes dari para gubernur ini sebagai bagian dari demokrasi fiskal yang sehat. Namun, pesan terakhirnya tetap tajam dan penuh tantangan: “Kritik boleh, tapi kinerja juga harus ikut naik.”
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
