MAUMERE, Cinta-news.com – Warga Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, kini sedang dibuat pusing dengan melambungnya harga beras di pasar-pasar tradisional. Dalam dua pekan terakhir, harga komoditas pokok ini terus merangkak naik dan bahkan sudah menembus angka fantastis, membuat banyak ibu rumah tangga harus mengatur ulang belanja dapur mereka. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, harga beras di pusat Kota Maumere kini tembus hingga Rp 16.000 per kilogram, sebuah lonjakan yang cukup drastis mengingat sebelumnya harga masih bertahan di kisaran Rp 13.000 per kilogram. Kenaikan ini bukan hanya terjadi di ibu kota kabupaten, tetapi juga merambah hingga ke daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan.
Bukan Cuma di Kota, Lumbung Pangan Sendiri Ikut Terpukul
Yang lebih mencengangkan, wilayah Kecamatan Magepanda yang notabene merupakan salah satu sentra produksi pertanian di Kabupaten Sikka, juga ikut merasakan dampak kenaikan harga yang cukup signifikan. Di daerah yang seharusnya menjadi pemasok beras ini, harga beras justru ikut melonjak drastis dari Rp 12.500 per kilogram menjadi Rp 16.000 per kilogram. Fakta ini tentu sangat ironis, karena daerah penghasil padi pun kini harus merasakan pahitnya harga beras yang tinggi. Kondisi ini memicu kecemasan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan pas-pasan dan sangat bergantung pada stabilitas harga pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ayu, salah seorang pedagang beras di Pasar Maumere, dengan nada sedikit kesal mengungkapkan bahwa pasokan beras yang saat ini mereka jual sebagian besar didatangkan dari luar daerah, khususnya dari pulau Sulawesi. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebenarnya ada juga beras hasil produksi lokal dari Kabupaten Sikka, namun ketersediaannya di pasaran sangat terbatas dan tidak mampu menutupi kebutuhan konsumen yang terus mengalir. “Memang ada juga beras dari petani sini, tapi stoknya tidak banyak dan cepat habis. Sekarang kebanyakan yang kami jual itu kiriman dari Makassar,” ujar Ayu kepada awak media pada Selasa (11/8/2026). Menurutnya, ketergantungan pada pasokan dari luar ini menjadi salah satu pemicu utama lonjakan harga.
Pedagang yang ramah ini kemudian menceritakan bahwa sebelum terjadi lonjakan harga seperti sekarang, kondisi pasar relatif stabil dan harga beras masih mampu bertahan di angka Rp 12.000 hingga Rp 13.000 per kilogram. Stabilitas harga tersebut biasanya terjadi saat musim panen tiba, di mana pasokan lokal melimpah dan mampu memenuhi permintaan pasar secara mandiri. Namun, situasi berubah drastis saat stok beras lokal mulai menipis dan tidak lagi mencukupi kebutuhan masyarakat. “Kondisi sekarang kan beda. Stok lokal mulai berkurang, jadi kami terpaksa mendatangkan pasokan dari luar daerah lagi,” keluhnya. Keterbatasan pasokan inilah yang kemudian memicu persaingan harga di tingkat distributor dan akhirnya membebani konsumen akhir.
Ayu juga menyoroti beban biaya logistik yang menjadi faktor utama di balik lonjakan harga beras kali ini. Ia menjelaskan bahwa mendatangkan beras dari luar pulau seperti Sulawesi bukanlah perkara mudah dan murah. Ada banyak komponen biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari biaya angkut menggunakan kapal laut, biaya bongkar muat di pelabuhan, hingga biaya transportasi darat untuk mengantarkan beras ke kios-kios di berbagai kecamatan. “Kalau didatangkan dari luar kan biayanya banyak, mana kita harus bayar biaya angkut ke sini, lalu biaya yang lain-lain. Makanya terjadi kenaikan harga seperti ini,” tegas Ayu menjelaskan. Biaya logistik yang tinggi ini otomatis dibebankan kepada harga jual, sehingga konsumen akhir yang harus menanggung beban kenaikan tersebut.
Produksi Puluhan Ribu Ton Ternyata Masih Jauh dari Cukup
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Inosensius Siga, mencoba memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi produksi pertanian di daerah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, total produksi padi sawah dan padi gogo di wilayah Kabupaten Sikka tercatat mencapai angka 36.307,20 ton. Angka ini tersebar di berbagai kecamatan yang memiliki luas tanam dan luas panen yang bervariatif, namun secara keseluruhan masih terbilang cukup produktif. Namun, meskipun angka produksi terlihat besar, faktanya tetap tidak mampu menutupi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah setiap tahunnya.
Rincian produksi menunjukkan bahwa di Kecamatan Waiblama, luas tanam mencapai 2.055,25 hektar dengan luas panen 2.001,80 hektar. Tidak jauh berbeda, Kecamatan Magepanda juga mencatatkan luas tanam 1.498 hektar dan luas panen 1.650 hektar. Sementara itu, Kecamatan Waigete memiliki luas tanam 1.536,45 hektar dan luas panen 1.598,70 hektar. Kemudian, Kecamatan Talibura mencatatkan luas tanam 1.586,15 hektar dan luas panen 1.519,60 hektar. “Jika kita total dengan kecamatan lain seperti Nele, Koting, Paga, Mego, Tanawawo, Palue, Alok, Alok Barat, Alok Timur, Bola, Doreng, dan Lela, total luas panen untuk tahun 2025 mencapai 9.076,80 hektar, luas tanamnya 9.349,40 hektar dan produksi padi kita mencapai 36.307,20 ton,” papar Inosensius dengan perincian data.
Meskipun angka produksi terlihat cukup menggiurkan, Inosensius kemudian memberikan penjelasan yang cukup mengejutkan. Ia memaparkan bahwa produksi gabah sebesar 36.307,20 ton tersebut, jika dikonversi menjadi beras yang siap konsumsi, jumlahnya hanya berkisar sekitar 21.105,49 ton saja. Angka ini jauh lebih kecil dari total produksi gabah karena adanya proses penggilingan dan penyusutan berat yang signifikan. Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Ketahanan Pangan setempat, kebutuhan beras masyarakat di Kabupaten Sikka mencapai angka yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 37.000 ton per tahun. Selisih yang sangat besar ini tentu menjadi masalah serius yang harus segera dicari solusinya.
Akibat dari kesenjangan antara produksi lokal dan kebutuhan konsumsi ini, Kabupaten Sikka terpaksa harus menanggung defisit beras yang sangat besar, mencapai sekitar 14.000 hingga 15.000 ton per tahun. Defisit yang menganga ini terpaksa harus ditutup dengan cara mendatangkan pasokan beras dari luar daerah setiap tahunnya. “Karena produksi lokal tidak cukup, maka kita sangat memerlukan pasokan beras dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” jelas Inosensius. Ketergantungan pada pasokan luar inilah yang membuat harga beras di Sikka sangat rentan terhadap fluktuasi harga di daerah asal dan juga biaya transportasi yang tidak pernah stabil.
Dosen Unipa Bongkar Akar Masalah & Kasih Solusi Darurat
Menanggapi fenomena kenaikan harga yang meresahkan ini, Dosen Fakultas Teknologi Pangan, Pertanian dan Perikanan, Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Yovita Yasintha Bolly, memberikan analisisnya. Menurutnya, ada setidaknya dua faktor utama yang menjadi pemicu melambungnya harga beras di Kabupaten Sikka saat ini. Faktor pertama yang paling krusial adalah berkurangnya pasokan beras yang didatangkan dari luar daerah, seperti dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Pengurangan pasokan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari gagal panen di daerah asal hingga peningkatan permintaan di daerah lain yang lebih tinggi.
Faktor kedua yang tidak kalah pentingnya, menurut Yovita, adalah rendahnya produksi petani lokal yang masih belum mampu mencukupi lonjakan permintaan pasar yang terjadi. Ketika pasokan dari luar berkurang sementara produksi lokal juga tidak meningkat, maka otomatis terjadi kelangkaan barang di pasar. “Kedua faktor ini berakibat langsung pada kenaikan harga beras yang kita rasakan sekarang,” ujarnya dengan tegas. Kondisi ini semakin diperparah dengan belum adanya langkah antisipatif yang masif dari semua pihak untuk mengatasi permasalahan struktural di sektor pertanian lokal.
Di tengah kondisi yang semakin memprihatinkan ini, Yovita menyampaikan bahwa masyarakat saat ini sangat membutuhkan kehadiran pemerintah untuk bertindak cepat dan memberikan solusi nyata. Ia menilai program Gerakan Pangan Murah sangat krusial untuk segera digelar guna meredam gejolak harga di pasar. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk kembali menggalakkan program konsumsi pangan lokal secara massif dan berkelanjutan. “Pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk kembali mengonsumsi pangan lokal seperti ubi, jagung, dan komoditas lainnya sejak dini, sehingga kita tidak terlalu bergantung pada beras saja,” pungkas Yovita.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
