TEMANGGUNG, Cinta-news.com – Biasanya petani kopi nunggu buahnya merah baru deh panen raya, tapi kali ini beda cerita. Bayangin aja, biji kopi robusta aja masih pada ijo belum ada yang berani nunjukkin warna merahnya, eh para petani di Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, malah udah dikejar-kejar waktu buat metik lebih cepat. Lho, kenapa tuh? Rupanya lahan kopi yang asri dikelilingi pohon mahoni dan jati itu bakal segera diobrak-abrik buat memulai tahapan pembangunan batalion teritorial.
“Buruan Petik Kopi Ijonya! Tanahnya Mau Dibangun Markas TNI!”
Asih (bukan nama sebenarnya) dengan sedikit kesal ngungkapin kalau dirima perintah dadakan dari lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) di awal Mei 2026. Perintahnya? Harus petik kopi yang masih hijau-hijau! Ia curiga ratusan petani penggarap lainnya juga kebagian perintah serupa. Pas ditanya alasannya, jawabannya bikin melongo: “Buat markas sama perumahan TNI,” ujar Asih, Minggu (23/5/2026). Gila nggak tuh? Mendadak banget!
Asih ngerasa kabar ini nyambarang tanpa ada angin tanpa ada hujan. Jauh-jauh hari sebelumnya, nggak pernah ada satu pun pihak yang sosialisasi, apalagi dari pihak tentara. Boro-boro diajak ngobrol, ngasih kabar aja nggak. Petani-petani di Selosabrang kayak dikasih surprise paling nggak mengenakkan seumur hidup.
Warga Kompak Tolak! Belum Ada Izin, Alat Berat Udah Ngetrend di Lahan!
Nggak terima begitu aja, para petani pun akhirnya geruduk kantor kepala desa. Mereka minta penjelasan gamblang soal rencana pembangunan batalion yang katanya sih buat markas TNI itu. Sikap warga jelas: Nolak! “Nggak ada persetujuan dari warga,” tegas Asih. Parahnya lagi, sebelum ada kata sepakat, sebuah backhoe kuning udah dengan santuynya meratakan jalan di lahan yang bakal jadi pangkalan militer. Lihat itu, tambah panaslah hati para petani. Rencana pembangunan batalion bukannya diurungkan, malah tetep jalan terus. “Umpama lahan ini diambil, masyarakat Selosabrang mau makan apa hayo?” sesekali Asih ngeluh dengan nada geram.
Puger Bandel! Nggak Mau Ngikutin Perintah “Petik Ijo” Karena Harga Ambyar!
Nah, beda cerita sama Puger (nama samaran juga). Petani yang satu ini memilih nggak nurut sama perintah untuk memanen kopi ijo. Alasannya masuk akal banget: dia udah capek-capek ngasih pupuk, dong, udah rajin motongin dahan-dahan yang nggak perlu, plus udah babat habis rumput-rumput liar di kebun. Masa hasil keringatnya mau dijual murah cuma karena dipaksa buru-buru?
“Kopi hijau itu sebenernya laku, tapi harganya rendah banget,” jelas Puger dengan nada kesal. Menurut perhitungannya, kalau petik basah (buah merah) tuh bisa tembus Rp 10.000 per kilogram. Sedangkan kopi ijo cuma dihargai setengahnya, Rp 5.000 per kilogram! “Ini belum layak panen, masa disuruh petik? Rugi dong,” keluhnya sambil geleng-geleng kepala.
Puger juga ngingetin kalau ratusan petani lainnya udah menggantungkan hidup dari lahan tumpang sari ini. Meskipun status lahan itu milik Kementerian Kehutanan, puluhan tahun mereka udah berkebun di sana, bahkan ada yang nerusin usaha dari orang tua mereka. Bukan cuma cari makan, ini udah jadi warisan turun-temurun!
Target Presiden Prabowo: 750 Batalion hingga 2029, Tapi Kok Sosialisasi Mepet Amat?
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto emang punya target gila-gilaan, yakni membentuk 750 batalion teritorial pembangunan sampai tahun 2029. Katanya sih, selain buat pertahanan, satuan baru ini juga didesain buat ngedukung proyek ketahanan dan swasembada pangan. Sampai April 2026, TNI udah mendirikan 155 batalion. Nah, nah, masalahnya adalah sosialisasi yang serba mendadak ini.
Perhutani Lempar Bola: “Kami Cuma Pegang Pohonnya, Tanah Bukan Ranah Kami!”
Administratur Perum Perhutani KPH Kedu Utara, Andrie Syailendra, coba meluruskan sedikit soal kepemilikan lahan. Kata dia, perkebunan kopi di Desa Selosabrang itu emang berdiri di kawasan perhutanan yang punya Kementerian Kehutanan. Tugas Perhutani cuma ngelola pohon-pohon kayu seperti mahoni dan jati.
“Jadi di Selosabrang itu area KHDTK (kawasan hutan dengan tujuan khusus), bro,” jelas Andrie. “Kami udah nggak narik hasil sharing kopi lagi. Itu udah bukan area kewenangan kami,” tambahnya pada Senin. Artinya? Siap-siap aja lah, ini kayak main bola panas yang dilempar-lemparin antar instansi.
20 Hektar Buat Markas Mewah? Ada Kolam Renang, Gudang, Sampai Rumah Dinas!
Setelah sempat terjadi ketegangan dan turunnya backhoe kuning itu, akhirnya diadakan pertemuan penting di balai Desa Selosabrang pada 16 Mei lalu. Hadir forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan dari pertemuan itu terkuak fakta mengejutkan: pemerintah pusat mengalokasikan lahan 57 hektare buat batalion teritorial! Perhutani pun udah membenarkan hal ini.
Proyeknya bakal dikerjakan dalam tiga tahap sampai 2028-2029. Markas batalion cuma butuh lahan 28 hektar, gengs. Pada tahap pertama (3 hektar), mereka bakal bangun barak tentara yang ditargetkan selesai akhir Juli 2026. Selanjutnya? Lebih mewah lagi! Rumah dinas, perkantoran, kolam renang, dan gudang pertanian. Eka, yang mengaku sebagai utusan Kementerian Pertahanan, bahkan dengan pedenya bilang: “Agustus-Desember 2026 kita buka lahan lagi sekitar 5 hektar, tahun depan 10 hektar.” Mantap lah rencananya.
Kemenhan dan TNI AD Bungkam? Dandim Akui “Iya, Sosialisasi Kami Mepet Banget!”
Sementara itu, dari pusat malah terjadi keheningan yang mencekam. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, ogah berkomentar banyak soal penolakan ini. “Pencarian lahan itu tugasnya TNI,” jawabnya singkat kayak lagi sms-an doang. Sementara Kepala Penerangan TNI AD, Brigjen Donny Pramono, sampai berita ini ditulis pun masih belum membalas konfirmasi. Hmm, kira-kira sibuk apa ya?
Nah, beda lagi dengan Komandan Kodim 0706/Temanggung, Letkol Inf Hermawan Adi Nugroho. Dengan jujurnya, dia ngakuin bahwa sosialisasi pendirian batalion ini serba mendadak. “Waktunya memang mepet,” akunya saat dihubungi Minggu (24/5/2026). Ya iya lah, Pak, perintah petik kopi ijo udah nyebar aja duluan!
TNI Klaim Ada Solusi: Setengah Lahan Bisa Tetap Ditanami! Asal Jangan Protes Terus.
Meskipun ada penolakan, Letkol Hermawan coba menenangkan warga. Dia ngklaim nggak semua lahan 57 hektare itu bakal rata jadi beton. Separuh lahan yang nggak terpakai, kata dia, bisa tetap ditanami oleh petani. “Jadi jangan pada khawatir dulu,” kesannya mau bilang gitu.
TNI AD katanya udah mencermati penolakan ini dan dia juga udah dapat instruksi buat melakukan pendekatan persuasif. Dia juga membantah keras kalau ada tekanan dari bintara pembina desa (babinsa) kepada petani buat mendukung program presiden. “Iya, ini sosialisasi lanjutan, bukan menekan,” tandasnya dengan nada berapi-api. Tapi yang jadi pertanyaan besar: Apakah janji manis “setengah lahan bisa ditanami” ini bakal bikin para petani yang udah merasa “diklik” ini bisa tersenyum lega, atau justru bakal memanas lagi? Kita tunggu aja lanjutannya!
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
