KUHP 2026, Kerja Sosial Jadi Hukuman Baru Gantikan Penjara

Cinta-news.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memberikan kepastian waktu. 2026. Ia menegaskan bahwa hukuman pidana kerja sosial akan mulai mereka terapkan pada 2 Januari 2026. Waktu itu bersamaan dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Selanjutnya, pernyataan ini ia sampaikan usai acara Refleksi Akhir Tahun di Jakarta, Senin (28/12/2025). “Tahun depan. Kita tunggu berlakunya KUHP baru, 2 Januari,” kata Agus. Konfirmasi ini menjadi sinyal terang bagi transformasi sistem pemidanaan kita.

Kesiapan eksekusi di lapangan kini dipersiapkan. Selanjutnya, para Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya untuk menyusun alternatif lokasi dan jenis pekerjaan. “Hasil koordinasi para Kalapas dan Karutan dengan pemda akan menghasilkan beberapa alternatif tempat dan jenis pekerjaan,” ujar Agus. Oleh karena itu, skema konkretnya tengah mereka rancang dari sekarang.

Menariknya, Jawa Barat sudah menjadi pelopor. Keseriusan ini mereka tunjukkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi pada Selasa (4/11/2025).

Secara resmi, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama seluruh pemerintah daerah se-Jawa Barat menandatangani MoU tersebut. Acara tersebut mereka gelar di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi pada Selasa (4/11/2025). Tak hanya itu, tokoh kunci seperti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana dan Gubernur Jabar Dedy Mulyadi juga hadir dalam kesempatan tersebut. Dengan demikian, langkah ini menjadi akselerasi nyata menuju implementasi hukuman alternatif.

Lalu, apa sebenarnya definisi pidana kerja sosial? Jaksa Asep Nana Mulyana memberikan penjelasan gamblang. Ia menyatakan model ini adalah pemidanaan alternatif untuk membina pelaku di luar penjara. Sistem ini tidak mengandung unsur paksaan atau komersialisasi. Semua tentu harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Pada intinya, model ini menawarkan wajah hukum yang lebih manusiawi.

Asep kemudian memaparkan lebih detail. Pidana kerja sosial adalah bentuk pemidanaan baru yang revolusioner. Sistem ini memberi kesempatan bagi pelaku untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat. Kontribusi itu dilakukan melalui kegiatan sosial yang bermanfaat. Langkah visioner ini merupakan bagian dari implementasi KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Kita sedang menyaksikan pergeseran paradigma dari penghukuman menuju pembinaan.

Siapa saja yang akan mendapatkan hukuman ini? Batasannya telah ditetapkan dengan jelas. Pidana kerja sosial khusus diterapkan untuk pelaku pelanggaran ringan. Ancaman hukumannya harus di bawah lima tahun penjara. Tujuannya sangat mulia. Sehingga, pelaku dapat tetap produktif dan berkontribusi di tengah masyarakat. Mereka juga harus terhindar dari paparan lingkungan kriminal di dalam lembaga pemasyarakatan. Seorang yang melakukan kesalahan kecil tidak perlu lagi berbaur dengan residivis berat.

Implementasi di lapangan akan melibatkan kolaborasi erat. Kejaksaan akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Mereka bersama-sama akan menyediakan tempat dan merancang program. Program kerja sosial itu harus sesuai dengan kebutuhan komunitas setempat. Manfaatnya akan dirasakan dua arah. Proses rehabilitasi dirasakan terpidana, sementara masyarakat menerima manfaat jasa sosial.

Kira-kira, pekerjaan apa saja yang menunggu? Bentuk pelaksanaannya sangat beragam dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa contohnya adalah membersihkan tempat ibadah atau fasilitas umum. Mereka juga bisa memberikan layanan di panti asuhan atau panti sosial. Bahkan, keterlibatan dalam program penghijauan lingkungan sangat mungkin dilakukan. Ragam pekerjaan ini dirancang untuk memulihkan hubungan mereka dengan masyarakat.

Konsep pidana kerja sosial bukanlah hal baru di dunia. Pengalaman banyak negara seperti Inggris atau Singapura bisa menjadi acuan. Model serupa telah terbukti menekan overpopulasi penjara dan mengurangi residivisme. Para ahli kriminologi sering menyoroti bahwa untuk kejahatan ringan, lingkungan penjara justru berpotensi menjadi ‘sekolah kejahatan’. Oleh karena itu, kita patut mengapresiasi otoritas hukum Indonesia. Selanjutnya, langkah progresif ini mereka ambil dengan persiapan yang matang, seperti yang terlihat pada penandatanganan MoU di Jawa Barat. Sebagai hasilnya, kepercayaan publik pun mulai dibangun karena sistem hukum secara aktif beradaptasi untuk menghadirkan solusi yang lebih efektif.

Bayangkan awal 2026 nanti. Niscaya, wajah peradilan pidana kita mungkin akan terlihat berbeda. Alih-alih menghitung hari di balik terali besi, pelaku kasus ringan mungkin akan menyapu jalan atau mengajari anak-anak panti asuhan. Pada akhirnya, inilah transformasi nyata dari hukum yang menghukum menjadi hukum yang memulihkan. Maka, Januari 2026 akan menjadi babak baru yang menarik untuk kita simak bersama.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com