JAKARTA, Cinta-news.com – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akhirnya buka suara terkait rencana ambisius yang menyedot perhatian publik: pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN). Targetnya bukan main-main. Sebanyak 4.000 pegawai pemerintahan bakal menjalani pendidikan militer selama satu setengah bulan. Kabar ini tentu langsung menyita perhatian, apalagi di tengah hiruk-pikuk tugas birokrasi yang padat.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengonfirmasi langsung detail jadwalnya. Ia menjelaskan, pelatihan fisik dan mental ini rencananya akan mulai menggelinding pada April 2026 mendatang. Yang menarik, Kemenhan tidak melakukannya sekaligus, melainkan secara bertahap.
“Jadi gelombang pertama kita siapkan 2.000 orang, mereka akan kita gembleng selama satu bulan setengah. Begitu selesai, langsung kita lanjutkan gelombang kedua dengan jumlah yang sama, 2.000 orang untuk satu bulan setengah berikutnya,” ujar Rico dengan nada tegas di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dijamin Sukarela, Bukan Wajib Militer!
Nah, buat Anda yang mungkin langsung deg-degan membayangkan wajib militer bagi PNS, tarik napas dulu. Brigjen Rico langsung mengklarifikasi isu yang beredar. Ia menekankan bahwa program ini tidak ada sangkut pautnya dengan paksaan. Semua peserta yang nantinya masuk ke barak pelatihan memang datang karena panggilan hati, bukan karena surat tugas yang memaksa.
“Sekarang ini kita sudah masuk ke tahap registrasi dan pendaftaran. Semua kita jalankan sesuai dengan Undang-Undang tentang PSDN tahun 2019 Nomor 23,” terang Rico.
Ia pun mempertegas dengan nada yang tak ingin disalahtafsirkan. “Jadi garis bawahinya, sifatnya tetap sukarela. Garis bawahi, ya! Syarat utamanya adalah sukarela, sehingga tidak ada unsur paksaan, kewajiban, atau ancaman apa pun di dalamnya. Tidak ada,” tegasnya sambil menggeleng.
Hitungan Kuota: Gak Semua Kementerian Dapat Jatah Banyak
Lalu, bagaimana cara Kemenhan membagi jatah 4.000 kursi ini? Tentu tidak asal comot. Saat ini, Kemenhan sedang sibuk menghitung komposisi ideal dari 49 kementerian yang ada. Mereka tidak ingin mengganggu kinerja pelayanan publik di masing-masing instansi.
Rumusnya sederhana dan proporsional. Mereka akan melihat jumlah total SDM di tiap kementerian. Misalnya, Kementerian Keuangan yang memiliki 1.000 pegawai, kuota yang mereka berikan mungkin hanya sekitar 50 orang. Sebaliknya, Kementerian yang hanya memiliki 500 pegawai, jatahnya bisa lebih sedikit, misalnya 10 orang saja.
Prosesnya pun tidak main-main. Setelah kuota ditentukan, kementerian terkait akan membuka pendaftaran internal. Namun, mendaftar saja tidak cukup. Setiap pendaftar harus melewati proses seleksi yang ketat. Tim medis dan psikolog akan memastikan setiap calon Komcad dalam kondisi sehat prima dan tidak memiliki keterbatasan fisik yang bisa menghambat latihan.
“Kalau soal gender, mau laki-laki atau perempuan, itu kita serahkan sepenuhnya ke instansi masing-masing. Yang penting, mereka yang mendaftar dan memenuhi syarat administrasi dari internal, ya itu yang akan kita proses,” jelas Rico.
Bukan Ajang Liburan, Hanya yang Memenuhi Syarat yang Lolos!
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini pun angkat bicara. Ia ingin meluruskan persepsi di masyarakat bahwa semua PNS akan “disekolahkan” menjadi tentara. Menurutnya, ini adalah bagian dari hak sekaligus panggilan bela negara, tapi tidak semua orang bisa ikut.
“Jadi Komcad itu adalah wujud nyata keikutsertaan pemerintah dalam membela negara. Tapi, jangan salah, tidak semua pegawai ASN itu otomatis bisa menjadi Komcad. Ada prosesnya,” ujar Rini saat ditemui di Kantor KemenpanRB, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).
Rini menyebut, persyaratannya cukup ketat. Selain fisik yang kuat, ada aspek administrasi dan psikologi yang harus terpenuhi. Mereka yang lolos nantinya memang akan menjalani pelatihan yang cukup berat.
“Jadi sekali lagi, tidak semuanya. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi bagi para ASN yang memang memenuhi syarat dan terpilih, mereka diminta untuk mengikuti pelatihan ini,” jelas Rini menutup pernyataannya.
Dengan persiapan matang ini, publik pun menanti. Apakah program ini akan menjadi angin segar bagi pertahanan negara, atau justru mengganggu ritme pelayanan publik? Yang pasti, mulai April 2026 nanti, kita akan melihat ribuan PSN berubah wajah menjadi prajurit tangguh, lengkap dengan nyali dan seragam l lapangan hijau.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
