Kaget! Bupati Lahat Soroti Hukuman 6 Bulan Bagi Koruptor Rp 100 Triliun

FLORES TIMUR, Cinta-news.com – Bayangkan seorang koruptor menggasak uang rakyat hingga Rp 100 triliun. Namun, pelakunya hanya mendekam di penjara selama enam bulan.

Kenyataan ini langsung membuat Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi, meluapkan rasa heran dan kesalnya. Dalam sebuah seminar nasional tentang keadilan fiskal di Flores Timur, NTT, pada Kamis (6/11/2025), ia pun berani menyoroti carut-marut pemberantasan korupsi.

Bursah tidak hanya mengeluh. Ia justru membongkar sebuah paradoks hukum yang sangat mencengangkan. “Pengadilan hanya menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada koruptor yang menggasak uang negara sebesar Rp 100 triliun, dan setelah itu pelakunya sudah bebas berkeliaran ke mana-mana,” ungkapnya dengan nada frustrasi.

Kemudian, ia menegaskan semua pernyataannya bukanlah fitnah. Menurutnya, ini adalah cerminan kondisi nyata yang dilihat publik.

Selanjutnya, Bursah melontarkan sebuah usulan yang sangat kontroversial. Ia mendorong Indonesia untuk mengadopsi model hukuman dari China.

Sebagai gambaran, ia menjelaskan dengan blak-blakan, “Di China, pelaku korupsi dibariskan untuk dibantai. Mereka tidak melalui pengadilan panjang, langsung ditembak dor dor dor dor.

Oleh karena itu, saya pikir Indonesia harus menerapkan hal serupa, terutama untuk koruptor kelas kakap,” tegasnya.

Pada intinya, usulan ekstrem ini lahir dari kekecewaannya yang mendalam. Ia melihat hukuman saat ini sama sekali tidak membuat jera.

Sebagai Ketua Umum Apkasi, Bursah juga tidak ragu mengkritik kinerja KPK. Ia menilai penanganan kasus oleh lembaga antirasuah itu masih belum efektif. Selain itu, kinerja KPK terkesan tebang pilih. Sebagai contoh, ia memaparkan bahwa KPK lebih fokus menangani kasus-kasus kecil. Kasus itu biasanya melibatkan pejabat daerah. Sementara itu, kasus korupsi besar dengan nilai fantastis justru sering terabaikan. “KPK sebesar itu tidak bisa menangkap koruptor 400 triliun. Mereka juga gagap menangani korupsi 50 atau 100 triliun. Alih-alih mengejar yang besar, mereka justru menyasar kepala daerah, gubernur, dan bupati untuk perkara kecil,” ujarnya. Dengan kata lain, KPK dinilai salah dalam menetapkan skala prioritas.

Tidak berhenti di sana, Bursah juga memberikan peringatan serius. Ia memprediksi dampak jangka panjang dari kondisi ini. Jika situasi ini terus dibiarkan, maka Indonesia akan sulit sekali untuk maju. Oleh sebab itu, ia menyerukan reformasi besar-besaran di semua lini penegak hukum. Lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman harus berbenah. Seruan ini ia lakukan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang sejati. Pada akhirnya, seluruh kritik pedasnya bertujuan membangunkan kita semua. Ia ingin mendorong terciptanya perubahan sistemik yang lebih adil. Bagaimanapun, pernyataan beraninya ini patut kita apresiasi. Semoga ini bisa memantik diskusi publik yang lebih luas untuk memerangi korupsi hingga ke akarnya.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com