NUSANTARA, Cinta-news.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) baru saja mengungkap fakta mengejutkan: biaya perawatan infrastruktur di IKN bisa mencapai Rp 300 miliar per tahun! Angka ini langsung jadi sorotan publik setelah Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, membocorkannya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
APBN Jadi Penopang Utama
Basuki ungkap APBN masih menanggung penuh biaya pemeliharaan IKN hingga status Pemdasus resmi terbentuk. “Kisarannya Rp 200-300 miliar,” ujarnya. Targetnya, Pemdasus IKN baru akan terbentuk pada 2028.
Tapi tunggu dulu, ini belum semuanya! Otorita IKN juga mengajukan tambahan anggaran Rp 16,13 triliun untuk 2026. Padahal, pagu indikatif awal cuma Rp 5,05 triliun. “Kami perlu penyesuaian karena ada proyek lanjutan,” jelas Basuki.
Total anggaran 2026 pun melonjak jadi Rp 21,18 triliun!
Dana Gaji Pegawai hingga Proyek Baru
Dari total anggaran fantastis tersebut, Otorita IKN mengalokasikan Rp 423 miliar khusus untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai, termasuk menggaji 574 CPNS baru yang direkrut. Saat ini, total pegawai Otorita IKN sudah mencapai 1.170 orang yang semuanya sudah bekerja langsung di lokasi IKN.
Selain itu, ada Rp 158 miliar untuk belanja operasional dan Rp 4,48 triliun untuk belanja non-operasional. Dana besar ini dipakai untuk:
- Pembangunan fisik baru di IKN yang dikerjakan Otorita.
- Pengelolaan aset dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perumahan Rakyat (PKP).
Tiga Lembaga Kerjakan Proyek IKN 2025
Tahun ini, proyek fisik IKN dibagi ke tiga lembaga:
- Kementerian PUPR: Fokus selesaikan proyek jalan tol, Masjid Negara, Istana Wapres, dan jalan di KIPP.
- Kementerian PKP: Bangun 47 tower hunian yang masih ongoing.
- Otorita IKN: Kerjakan proyek-proyek benar-benar baru.
Persiapan Pembangunan Kawasan Strategis
Otorita IKN juga sedang siapkan pembangunan:
- Perkantoran & hunian untuk legislatif & yudikatif.
- Jalan akses dari WP 1 ke WIP 2 & 3 untuk dukung iklim investasi.
Anggaran Hingga 2028: Rp 48,8 Triliun!
Presiden setujui anggaran fantastis Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN hingga 2028! Dana ini akan membiayai tahap kedua pembangunan, termasuk membangun kawasan legislatif, yudikatif, serta berbagai fasilitas pendukungnya.
Apa Artinya Ini untuk Kita?
Dengan anggaran sebesar ini, jelas IKN bukan proyek biasa. Tapi, apakah dana segini akan benar-benar efektif? Atau justru jadi beban baru untuk APBN? Kita lihat saja perkembangannya!
