Cinta-news.com – Pemerintah terus melangkah maju dengan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Namun, di balik gegap gempita pembangunan, muncul kekhawatiran serius: biaya transportasi yang bisa membebani masyarakat dan pelaku usaha. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, memperingatkan, tanpa kajian mendalam, pemindahan ini berisiko menambah ongkos mobilitas secara signifikan.
Mengapa Biaya Transportasi Bisa Melonjak?
Bambang menegaskan, pemerintah harus hati-hati dalam memindahkan pusat aktivitas negara. Saat ini, semua layanan publik, rapat kementerian, hingga koordinasi pemerintahan masih terpusat di Jakarta. Bayangkan, jika ibu kota pindah ke IKN, masyarakat yang butuh urusan dengan pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam.
“Kalau pakai pesawat, sekali jalan saja bisa Rp1,5 juta. Belum lagi biaya akomodasi dan transportasi darat. Ini bakal memberatkan banyak pihak,” ujar Bambang tegas, Sabtu (9/8/2025).
Bandara Terbatas, Akses Minim: Problem Utama Menuju IKN
Saat ini, Jakarta menawarkan kemudahan transportasi lengkap: kereta, pesawat, bus, hingga tol. Tapi, akses ke IKN masih sangat terbatas. Satu-satunya pilihan utama? Terbang ke Balikpapan dulu, lalu melanjutkan perjalanan darat sejauh 120 km ke kawasan inti IKN.
“Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan cuma punya 30 parking stand. Kapasitasnya sangat terbatas! Belum lagi, transportasi laut butuh waktu berhari-hari,” beber Bambang.
Pelaku Usaha Terancam Biaya Operasional Melambung
Bukan cuma masyarakat biasa yang dirugikan. Pelaku usaha juga bakal kena imbasnya. Proses perizinan, tender, atau konsultasi dengan kementerian akan membutuhkan biaya lebih besar. Bandingkan dengan sekarang, di mana semua bisa diakses dari Jakarta dengan mudah.
“Kalau ada urusan mendadak, butuh mobilitas cepat, jarak dan waktu tempuh jadi masalah serius,” tambah Bambang.
Infrastruktur Belum Siap, Pemerintah Diminta Lebih Matang
Pembangunan IKN masih terus berjalan, tapi infrastrukturnya belum memadai. Bambang mendesak pemerintah untuk benar-benar mempersiapkan sarana transportasi yang memadai sebelum memindahkan ibu kota.
“Sumatera, Sulawesi, Bali, NTT—bagaimana mereka bisa ke IKN dengan mudah? Ini harus dipikirkan matang,” tegasnya.
Evaluasi Mendesak: Jangan Sampai Rakyat Jadi Korban
Bambang menekankan, pemindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan aparatur sipil negara (ASN), tapi juga berdampak pada jutaan orang yang selama ini bergantung pada Jakarta.
“Pemerintah harus kaji ulang dengan cermat. Jangan sampai kebijakan ini malah membebani rakyat,” pungkasnya.
Dapatkan Berita Terupdate Lainnya di Exposenews.id
