JAKARTA, cinta-news.com – Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Nasdem Dini Rahmania meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited melakukan evaluasi menyeluruh usai adanya keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
Pasalnya, keterlambatan itu membuat jemaah haji tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
“BPKH Limited sebagai pelaksana layanan konsumsi perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan bertanggung jawab secara penuh,” kata Dini, Sabtu (14/6/2025).
Dia menegaskan, penyelenggara wajib mengevaluasi secara menyeluruh guna meningkatkan pelayanan jemaah haji di masa mendatang.
Mbah Manan, Jemaah Haji Tertua Ternyata bendahara Desa Dengan Aset 2,5M!
Komisi VIII DPR pun akan meminta pertanggungjawaban secara resmi dalam rapat kerja.
“Peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan ibadah haji agar pelayanan kepada tamu Allah dapat berjalan secara profesional, aman, nyaman, dan bermartabat,” ucap dia.
Dini mendorong pembenahan dalam sistem pengadaan dan distribusi konsumsi haji ke depan.
Ia mengusulkan perbaikan dengan: (1) memakai sistem pengawasan teknologi, (2) menyiapkan stok cadangan, dan (3) memilih mitra katering secara ketat berdasarkan kapasitas dan track record.
Begitu pun koordinasi lintas lembaga yang lebih erat antara BPKH Limited, Kementerian Agama (Kemenag), dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).
Ia mengungkapkan keprihatinannya karena sebagian jemaah haji Indonesia sempat mengalami kendala distribusi konsumsi setelah puncak ibadah di Armuzna.
Ia menilai kejadian ini bukan hal biasa, meski pihak penyelenggara sudah memberikan kompensasi kepada sebagian jemaah.
“Persoalan utama bukan pada ketersediaan makanan, melainkan pada lemahnya sistem distribusi, kurangnya antisipasi perubahan jadwal
Timwas Haji DPR: Kepulangan Jemaah Harus Tepat Waktu
kepulangan jamaah, serta minimnya pengawasan real-time di lapangan,” bebernya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pihak penyelenggara tidak mendistribusikan makanan kepada sejumlah jemaah pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
“BPKH Limited seharusnya mengoordinasikan dapur penyedia makanan untuk menyiapkan katering ini,” ujar Nasaruddin Umar.
Ia menjamin ada kompensasi berupa uang saku pengganti bagi jemaah haji atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel.