SURABAYA, Cinta-news.com — Jagat politik Tanah Air kembali mendadak geger setelah jajaran pengurus pusat mengumumkan tindakan disiplin yang sangat drastis. DPP PDI Perjuangan kini resmi memecat kader DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, dari seluruh keanggotaan partai Banteng terhitung sejak 4 September 2026.
Ternyata, keputusan drastis ini muncul sebagai buntut panjang dari aksi berani sosok Achmad Hidayat yang nekat menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Lebih mengejutkan lagi, selain bertamu, kader daerah ini bahkan terang-terangan berani menyuarakan agar partai memulihkan kembali status keanggotaan Jokowi.
Keputusan pemecatan mendadak ini tercantum secara sah dan mengikat di dalam Surat Keputusan (SK) DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/2026. Di mana, dokumen pemecatan Achmad Hidayat tersebut telah resmi meluncur langsung dari jajaran pengurus pusat di Jakarta pada tanggal 4 September 2026.
“Secara sah dan meyakinkan, yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan fatal yang melanggar Kode Etik serta Disiplin Anggota Partai,” ungkap isi petikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan saat media mengutipnya pada hari Senin (14/9/2026).
“Bahkan, pelanggaran tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan meminta serta menerima sejumlah uang tanpa bukti sah, melakukan aksi intimidasi kepada sesama Pengurus Partai, nekat membawa dokumen internal tanpa izin, hingga catatan masa lalu yang pernah terkena sanksi pemakzulan jabatan akibat pelanggaran AD/ART,” tegas isi SK tersebut.
Yang tak kalah menarik perhatian publik, lembar dokumen pemecatan tersebut memuat tanda tangan langsung dari sang Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Di dalam surat keputusan penting itu, jajaran DPP PDIP menilai keberanian Achmad Hidayat menyambangi kediaman pribadi Jokowi sembari mendesak rehabilitasi nama baik mantan presiden itu sebagai aksi pembangkangan di luar batas wewenang serta pelanggaran disiplin yang amat berat.
“Saudara Achmad Hidayat dengan sengaja menggelar kunjungan langsung ke kediaman Joko Widodo, lalu dalam hitungan hari, dia melayangkan pernyataan publik agar Partai sudi merehabilitasi status Joko Widodo yang sebenarnya telah resmi dipecat,” tulis penjelasan resmi dokumen itu.
Terciduk Membangkang Perintah Pusat
Akibat langkah gegabah itu, DPP PDI Perjuangan langsung menilai aksi safari Achmad beserta pernyataan kontroversialnya tersebut sangat menyimpang dari kapasitas dan kewenangannya sebagai seorang kader biasa di tingkat daerah.
“Langkah tersebut memperlihatkan bentuk pembangkangan nyata terhadap Keputusan Resmi Partai, mengingat keputusan mencopot Joko Widodo sendiri telah berjalan sesuai seluruh mekanisme dan aturan baku internal PDI Perjuangan,” lanjut bunyi dokumen itu.
Oleh sebab itu, jajaran pimpinan DPP menegaskan bahwa tindakan gegabah serta sikap terbuka Achmad telah menodai marwah besar dan kehormatan organisasi. Tak hanya itu saja, aksi nekatnya ini berpotensi kuat menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap PDI Perjuangan.
“Sikap serta perilaku Saudara Achmad Hidayat jelas-jelas melukai nama baik, wibawa, serta martabat Partai, sekaligus meretakkan kepercayaan rakyat, sehingga masuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai tingkat berat,” tambah rincian Surat Keputusan tersebut.
Imbas dari berlakunya SK mendadak ini, DPP PDIP resmi mencabut seluruh hak politik maupun wewenang Achmad Hidayat, sekaligus melarang keras dirinya memakai simbol, atribut, logo, serta seluruh fasilitas yang mengatasnamakan PDI Perjuangan.
Buka Suara Usai Dipecat Ketum
Ketika wartawan mengonfirmasi kabar panas ini, Achmad Hidayat secara jujur membenarkan berita mengenai pemecatan dirinya dari jajaran kader banteng usai momen pertemuannya di rumah Jokowi pada bulan Juli 2026 lalu.
“Memang betul. Saat itu saya mendatangi rumah Pak Jokowi sekitar bulan Juli lalu untuk silaturahmi biasa, kemudian foto momen tersebut saya unggah ke Instagram. Namun, tidak berselang lama pada bulan Agustus, muncul usulan pemecatan dari DPC Surabaya ke DPP hingga akhirnya DPP memanggil saya,” ungkap Hidayat.
Selanjutnya, Hidayat menceritakan bahwa niatnya menyambangi kediaman pribadi Jokowi di pertengahan tahun tersebut murni berasal dari inisiatif pribadinya sendiri setelah ia selesai menuntaskan agenda ziarah ke makam Mbah Hasan Besari di wilayah Ponorogo.
Di samping itu, ia mengklaim dan menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenakan seragam ataupun atribut identitas partai banteng sewaktu menemui sosok mantan presiden tersebut.
“Waktu itu saya sengaja memakai baju putih polos yang sangat netral, murni bergerak atas dorongan keinginan pribadi saya sendiri tanpa ada perantara,” terang Hidayat saat membeberkan kronologi pertemuannya.
Dalam kesempatan sowan tersebut, ternyata Hidayat tidak melangkah sendirian, melainkan datang memboyong rombongan rekan-rekannya yang terdiri atas deretan kader senior PDIP serta beberapa pengusaha dari sektor swasta.
Di tempat tersebut, ia berdalih hanya ingin merajut tali silaturahmi, mengabadikan foto bersama, dan melempar obrolan santai mengenai isu keharmonisan serta persatuan bangunan kebangsaan Tanah Air.
“Walaupun kami sempat berbincang empat mata, Pak Jokowi menyampaikan, ‘Saya sejatinya tidak memiliki ganjalan apa pun dengan Ibu Mega, dan kelak suatu hari pasti kami akan bertemu.’ Nah, cerita jujur inilah yang kemudian saya sampaikan saat menghadap DPP,” paparnya.
Meskipun terpukul akibat vonis hukuman ini, Hidayat mengaku berusaha tetap pasrah serta legawa, sembari mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada PDIP sekaligus mengungkit jejak pengabdian politiknya selama mengabdi di partai.
“Tentu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan berharga ini. Dulu saya bersama almarhum Pak Whid (Adi Sutarwijono) berhasil memenangkan Pilkada Eri-Armuji sebanyak dua kali dan memenangkan Bu Risma di Pilgub Surabaya. Walaupun kontribusi saya sangat kecil, saya tetap berterima kasih,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwasanya dirinya bakal terus memegang teguh ajaran pokok partai bahwa PDIP merupakan pilar tak terpisahkan dari NKRI yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika.
“Apabila saat ini DPP partai menganggap langkah saya ini terlalu berat ke urusan politik internal ketimbang urusan kebangsaan, ya silakan saja. Biarlah perjalanan waktu yang menguji kebenarannya. Saya menerima dengan ikhlas dan berterima kasih banyak,” tandasnya menutup pembicaraan.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
