Cinta-news.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengeluarkan instruksi tegas. Dia meminta semua Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) menghentikan penggunaan produk makanan olahan pabrikan besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini menjadi gebrakan baru yang langsung berlaku nasional. Lalu, apa tujuan utamanya?
Ternyata, BGN membidik dampak yang lebih luas. Nanik menjelaskan bahwa program MBG harus menjadi penggerak ekonomi akar rumput. Jadi, manfaatnya ganda. Pertama, sebagai penyedia gizi masyarakat. Kedua, sebagai pendongkrak ekonomi lokal. Artinya, uang negara tidak hanya mengisi perut anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda usaha mikro dan kecil.
“Stop gunakan biskuit atau roti dari perusahaan besar! Sekarang, semua makanan harus berasal dari warga sekitar. Libatkan UMKM dan ibu-ibu PKK,” tegas Nanik pada Sabtu (13/12/2025). Instruksi ini berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Aturan itu mewajibkan program pemerintah mengutamakan produk dalam negeri dan melibatkan pelaku usaha lokal.
Nanik tidak sekadar memberi perintah. Dia juga memberi contoh keberhasilan dari Depok, Jawa Barat. Di sana, para ibu orangtua siswa justru memproduksi roti untuk program MBG di sekolah anak mereka. Mereka juga membuat bakso rumahan, nugget, dan rolade sendiri. Kolaborasi ini mengubah dapur MBG menjadi pusat kreasi dan ekonomi warga.
Namun, semua produk rumahan ini harus memenuhi standar keamanan. Setiap produk wajib memiliki izin PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). Izin PIRT merupakan tanda edar resmi untuk produk olahan rumah tangga dan UMKM. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerbitkannya atas rekomendasi DPMPTSP. Izin ini mencakup produk dengan risiko rendah hingga menengah.
Nanik memahami bahwa proses perizinan bisa menghambat usaha kecil. Karena itu, dia secara khusus meminta Pemerintah Kota Probolinggo mempermudahnya. “Saya minta Pak Wali, Bu Wali, dan Dinkes mempermudah izin PIRT. Tujuannya agar usaha kecil bisa segera memasok dapur SPPG,” pintanya. Permintaan ini menunjukkan komitmen BGN untuk membuka jalan, bukan hanya menuntut.
Langkah BGN ini ibarat revolusi kecil. Dana negara untuk makan bergizi kini mengalir kembali ke komunitas. Program MBG bertransformasi dari bantuan sosial menjadi program pemberdayaan berkelanjutan. Ibu-ibu rumahan naik kelas menjadi produsen pangan resmi. UMKM lokal mendapat pasar yang pasti. Kebijakan ini membangun siklus saling menguatkan antara gizi dan ekonomi warga.
Penerapan aturan ini berpotensi memicu gelombang kebangkitan kuliner lokal. Dapur MBG akan berfungsi sebagai inkubator bisnis kuliner rumahan. Setiap hidangan bergizi untuk anak-anak akan membawa cerita baru: tentang kemandirian, kebanggaan, dan gotong royong membangun bangsa dari dapur sendiri.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
