AMSTERDAM,cinta-news.com – Pemerintahan Belanda tumbang setelah Perdana Menteri Dick Schoof mengundurkan diri pada Selasa (3/6/2025), menyusul bubarnya koalisi pemerintahan yang terdiri atas empat partai.
Geert Wilders, pemimpin sayap kanan ekstrem, secara mengejutkan menarik Partai Kebebasan (PVV) dari koalisi pemerintah, memicu keruntuhan pemerintahan Belanda.
Wilders mengambil langkah tersebut setelah adanya ketegangan dan perbedaan pendapat mengenai kebijakan imigrasi antara partai-partai dalam koalisi.
PVV, yang dikenal dengan pandangan keras terhadap imigrasi, menentang kebijakan pemerintah.
“Saya mendaftar untuk kebijakan suaka yang paling ketat, bukan untuk kejatuhan Belanda,” ujar Wilders, mengungkapkan kekecewaannya.
Keputusan ini membuatnya menarik menteri-menterinya dari kabinet.
Menanggapi langkah Wilders, Schoof mengkritik keputusan tersebut sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.
“Saya akan tetap menjabat sebagai pejabat sementara hingga kabinet baru terbentuk,” ujar Schoof kepada wartawan.
Pemilu
Sarah de Lange, profesor ilmu politik Universitas Amsterdam, memperkirakan pemerintah akan menggelar Pemilu baru setelah liburan musim panas berakhir.
Wilders dan PVV meraih kemenangan besar dalam Pemilu 2023, tetapi kini menghadapi ujian berat terhadap kekuatan politik mereka.
Trump Geram Hadapi Tuduhan Penolakan Pendaftaran Harvard
Meski menang besar, Wilders gagal menjadi Perdana Menteri Belanda karena koalisi memilih Schoof sebagai kandidat.
Wilders melancarkan kritik keras terhadap pemerintahan Schoof pada akhir Mei 2024, menuding lambannya implementasi kebijakan pengendalian imigrasi sebagai kegagalan utama.
Jika koalisi menolak kebijakan ini dalam 30 hari, saya bubarkan aliansi!
Pemerintah secara aktif memperketat aturan imigrasi. Mereka menutup perbatasan untuk mencegah masuknya pencari suaka. Tak hanya itu, pihak berwenang juga mendeportasi imigran bermasalah meski memiliki kewarganegaraan ganda.
Para ahli hukum dan politik mengecam rencana tersebut, menyoroti potensi pelanggaran konstitusi dan ketidakrealistisan implementasinya.
Beberapa pihak menyebut Wilders menciptakan krisis untuk meruntuhkan pemerintahan yang ada.