JAKARTA, cinta-news.com – Preman Berkedok Ormas Raup Ratusan Juta dari PKL Pasar Kramat Jati: Pedagang Tertekan, Pasar Semrawut. Praktik pungli oleh oknum ormas terus meresahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Tanpa rasa takut, beberapa pedagang mengaku dipaksa menyetor jutaan rupiah setiap bulan kepada kelompok yang mereka sebut preman berkedok ormas.
Menurut keterangan salah seorang PKL, Karsidi (46), ia bersama ratusan pedagang lainnya harus membayar setoran tetap sebesar Rp 1 juta per bulan. Kelompok tersebut juga memaksa para pedagang membayar pungutan harian sebesar Rp 20.000, selain setoran bulanan. “Kalau tidak setor, kami tidak boleh berjualan di sini,” tegas Karsidi, Rabu (14/5/2025).
Baca Juga: HEBOH: Donald Trump Akan Akui Negara Palestina
Pungutan ini mereka anggap sebagai “biaya keamanan” agar bisa terus berdagang, meski di area yang seharusnya steril seperti badan jalan. “Mereka menguasai lapak-lapak PKL di pintu masuk pasar,” tambah Karsidi.
Karsidi menghitung bahwa 150 pedagang aktif bisa menyetor total hingga Rp 225 juta per bulan.Sebagai ilustrasi, Karsidi memperkirakan bahwa 150 pedagang aktif setiap bulan menyetorkan uang hingga mencapai Rp 225 juta.
Dengan membayar pungli, para PKL bisa berjualan tanpa gangguan. “Bahkan, kepala sekuriti pasar hampir dipukuli ormas saat mencoba menertibkan PKL,” ungkap Karsidi.
Sementara itu, pedagang resmi di dalam los pasar yang rutin membayar retribusi kepada Perumda Pasar Jaya menyatakan keberatan. Mereka menilai keberadaan PKL di pintu masuk mengganggu arus pembeli dan merugikan usaha dagang mereka.
Riki (51), salah satu pedagang resmi, mengeluh bahwa kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun. “PKL bisa berjualan bebas karena ada ‘perlindungan’, jumlah mereka semakin banyak,” ujarnya. Ia berharap revitalisasi pasar segera dilakukan agar suasana lebih tertata.
iki dan pedagang lain mendesak kepolisian untuk menindak tegas praktik premanisme ini. “Ini merugikan banyak pihak dan membuat pasar tidak nyaman,” tegasnya.
Jika pemerintah tidak menangani dengan serius, praktik pungli dan kekacauan di Pasar Kramat Jati akan terus berlangsung dan merugikan pedagang serta masyarakat.