cinta-news.com, JAKARTA — LIMA Desak Kejagung Tangani. Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) agar turun tangan dalam menangani kasus pagar laut dari sisi tindak pidana korupsinya. “Ia secara tegas mengkritik penanganan kasus selama ini, yang menurutnya terlalu sempit dan parsial.
“Langkah Kejagung mengambil-alih penanganan kasus pagar laut dari aspek dugaan korupsi adalah langkah yang tepat. Sampai saat ini, polisi masih membatasi penyelidikan hanya pada pemalsuan data, dan itu pun belum juga menunjukkan perkembangan berarti,” kata Ray, Senin (12/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa Kejagung sebenarnya memiliki alasan kuat untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam, khususnya dalam konteks dugaan suap atau gratifikasi. Namun, ia menilai bahwa hingga kini belum ada tanda-tanda pergerakan dari kepolisian ke arah tersebut.
“Lebih baik, biarkan kepolisian tetap fokus pada pemalsuan dokumen, sementara kejaksaan menyelidiki potensi suap dan gratifikasi yang terjadi dalam kasus ini,” tambah Ray dengan tegas.
Menurutnya, pendekatan seperti itu sangat memungkinkan karena keduanya adalah delik yang berbeda. Meskipun nanti penuntutan tetap dilakukan oleh kejaksaan, kasus suap dan pemalsuan dokumen merupakan dua ranah hukum yang terpisah.
“Jika penanganan pagar laut hanya berhenti pada soal dokumen palsu, sementara dugaan korupsinya dibiarkan, maka akan sangat janggal,” ujarnya lagi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Kejagung segera menindaklanjuti dengan memeriksa kembali pihak-pihak yang sebelumnya telah dipanggil oleh kepolisian.
Lebih lanjut, Ray menyoroti kekecewaan publik yang terus mengendap terhadap proses hukum dalam kasus pagar laut ini. Menurutnya, masyarakat belum melihat adanya itikad serius dari aparat hukum untuk mengungkap keseluruhan aspek dari perkara tersebut, khususnya dugaan suap yang bisa sangat signifikan.
“Diamnya masyarakat bukan berarti mereka puas. Mereka hanya lelah melihat lambannya penanganan perkara ini,” ucap Ray.
Ia pun mengingatkan bahwa situasi ini berpotensi menimbulkan gejolak di kemudian hari. Menurut Ray, ketidakpuasan yang menumpuk dapat memunculkan rasa frustrasi kolektif dan berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Mereka akan mengingat kasus ini sebagai bukti buruknya sistem penegakan hukum di negeri ini,” tuturnya.
Ray menegaskan bahwa karena kepolisian tidak menunjukkan keseriusan untuk mengusut dugaan suap, maka menjadi tugas Kejaksaan Agung untuk turun tangan. Menurutnya, itu adalah langkah minimal yang bisa menjawab keraguan publik terhadap integritas penegakan hukum.
Pertama, perlu ada perluasan fokus investigasi.Terakhir, semua pihak harus berkomitmen menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Dengan langkah konkret ini, keadilan yang sesungguhnya dapat terwujud untuk semua.