Jakarta, Cinta-news.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan sebuah gebrakan. Ia akan memimpin langsung proses transformasi besar-besaran di DPR. Tujuannya jelas agar DPR bisa bekerja maksimal untuk rakyat. Politikus PDI-P ini menegaskan komitmennya. DPR RI akan melakukan reformasi kelembagaan yang sesuai harapan masyarakat.
“Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” tegas Puan dalam siaran persnya, Kamis (4/9/2025). Ia menunjukkan keseriusannya untuk turun tangan langsung. Selain itu, Puan juga menyatakan bahwa pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi baru saja menggelar rapat tertutup. Hasilnya, seluruh pihak sepakat bulat untuk mengevaluasi kinerja mereka. Mereka juga berjanji akan lebih terbuka dalam menampung aspirasi publik.
“Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah. Artinya, aspirasi masyarakat akan kami jadikan masukan membangun,” janji Puan penuh keyakinan. Rapat tersebut tidak hanya berhenti pada wacana. Mereka langsung menghasilkan keputusan konkret yang ditunggu-tunggu rakyat. Pertama, seluruh fraksi setuju menghentikan tunjangan perumahan untuk semua anggota dewan. Kebijakan ini sebelumnya telah berjalan sejak Oktober 2025. Kedua, semua fraksi juga menyetujui moratorium atau penundaan sementara untuk semua kunjungan kerja anggota dan komisi DPR.
“Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan dan melakukan moratorium kunjungan kerja,” papar Puan tegas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah membocorkan rencana ini. Pimpinan DPR RI memang berencana menggelar rapat evaluasi bersama seluruh pimpinan fraksi pada Kamis (4/9/2025). Menurutnya, rapat ini khusus menindaklanjuti 17+8 tuntutan rakyat. Tuntutan ini disuarakan dalam demonstrasi nasional pada 25-31 Agustus 2025 lalu.
“Ya, sebagian tuntutan perwakilan BEM ada di 17+8. Oleh karena itu, kita akan gelar rapat evaluasi dengan fraksi untuk menyatukan pendapat,” jelas Dasco usai audiensi dengan mahasiswa di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025). Politikus Partai Gerindra ini membeberkan ruang lingkup evaluasi. Evaluasi akan mencakup semua tunjangan anggota dewan dan transparansi informasi proses legislasi DPR RI.
“Kami dalam audiensi sudah menyampaikan DPR akan segera evaluasi menyeluruh. Evaluasi mencakup tunjangan dan keterbukaan kegiatan DPR,” ungkap Dasco. Ia juga memastikan sebuah langkah progresif. Tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI telah dihentikan sejak akhir Agustus 2025. Hal ini menunjukkan respon DPR yang cepat terhadap tuntutan rakyat.
Pada intinya, langkah-langkah drastis ini menunjukkan sinyal positif. Masyarakat kini bisa berharap para wakilnya di parlemen benar-benar mendengarkan suara rakyat. Mereka juga bersedia berkorban untuk kepentingan lebih besar. Transformasi yang dipimpin Puan Maharani ini diharapkan bukan sekadar retorika. Semoga ini menjadi awal baru DPR yang lebih akuntabel dan bekerja untuk rakyat. Mari kita nantikan realisasi dari semua komitmen besar ini.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
