Cinta-news.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka justru memantik reaksi kritik terhadap wacana gerbong khusus perokok di kereta api. Ia menegaskan bahwa banyak kelompok lain lebih membutuhkan perhatian. Gibran secara khusus menyoroti kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
Usulan Solusi Konkret dari Gibran
Gibran menyampaikan pendapat pribadinya dengan lugas di Stasiun Solo Balapan, Surakarta, pada Minggu (24/8/2025). Ia menekankan, “Kalau ada anggaran tersedia, kita harus lebih mengutamakan fasilitas untuk kelompok rentan.”
Tak hanya mengkritik, Gibran juga langsung mengusulkan solusi konkret. Ia mencontohkan fasilitas seperti ruang laktasi atau toilet yang lebih luas. “Dengan toilet yang lebih lebar, para ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Ini jelas lebih prioritas,” tegasnya.
Pertentangan dengan Program Presiden
Gibran kemudian mengungkapkan bahwa usulan gerbong rokok tidak sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto. Dengan bahasa diplomatis namun tegas, ia menyampaikan kepada anggota DPR, “Saya mohon maaf, tapi masukannya kurang sinkron dengan program Bapak Presiden yang fokus pada kesehatan.”
Ia mengingatkan semua pihak tentang regulasi yang telah menetapkan transportasi umum sebagai kawasan bebas rokok. Aturan tersebut tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2024, dan SE Nomor 29 Tahun 2014.
Penolakan Tegas dari KAI dan Pemerintah
Usulan kontroversial ini sebelumnya datang dari Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan. Ia beralasan perjalanan jarak jauh kereta api yang mencapai delapan jam memerlukan solusi bagi perokok.
Namun, PT KAI secara tegas menolak usulan tersebut. Anne Purba, VP Public Relations KAI, menjelaskan sikap perusahaan pada Kamis (21/8/2025). “Kami berkomitmen menjamin kenyamanan seluruh pelanggan, termasuk udara bersih di dalam kereta.”
Fokus pada Transportasi Inklusif
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga mendukung penolakan ini. AHY menyatakan pemerintah memilih fokus pada hal-hal lebih substantif. “Masih banyak hal lebih penting untuk direspons. Kami fokus memperkuat konektivitas transportasi,” katanya.
Pemerintah saat ini mendorong sistem transportasi yang terjangkau dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat. AHY juga memaparkan pentingnya konsep Transit Oriented Development (TOD) yang mendukung mobilitas berkelanjutan.
Komitmen pada Lingkungan
Konsep TOD sekaligus membantu mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi. AHY menegaskan, “Target pengurangan emisi karbon adalah tujuan bersama yang harus kita wujudkan.” Pernyataan ini menutup pembahasan mengenai prioritas pembangunan transportasi nasional.
