NUSANTARA, Cinta-news.com – Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur kembali memicu perdebatan sengit. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, secara terbuka menantang pemerintah untuk meninjau ulang rencana kontroversial ini. Politikus ini membeberkan fakta mencengangkan: rakyat bisa terjebak dalam beban biaya transportasi dan akomodasi yang tak masuk akal, sementara infrastruktur pendukungnya masih jauh dari memadai.
Jakarta vs IKN: Uji Nyata Kemudahan Akses
Bambang Haryo membandingkan secara telak keunggulan Jakarta sebagai pusat pemerintahan saat ini. Ibukota lama ini mencatat populasi harian mencapai 10 juta orang dengan dukungan sistem transportasi multijaringan – mulai dari MRT, bus TransJakarta, hingga trotoar terintegrasi.
“Fakta berbicara jelas. Jakarta selama puluhan tahun membuktikan kemampuannya melayani mobilitas pemerintahan dan bisnis dengan biaya efisien,” tegas Bambang dalam konferensi pers, Senin (11/8/2025).
Di sisi lain, kondisi IKN justru memunculkan tanda tanya besar. Legislator ini memaparkan, pemindahan pusat pemerintahan justru akan memaksa masyarakat dari berbagai daerah mengeluarkan biaya lebih besar untuk sekadar urusan administratif.
Kalkulasi Mencegangkan: Rp3 Triliun/Hari Cuma untuk Transportasi!
Bambang menyodorkan perhitungan yang membuat dahi berkerut. Dengan asumsi 2 juta orang perlu mengakses IKN menggunakan pesawat (rata-rata Rp1,5 juta/orang), maka setiap hari negara harus menggelontorkan Rp3 triliun hanya untuk biaya transportasi!
“Belum lagi akomodasi penginapan yang harganya pasti melambung. Rakyat bisa terjebak pengeluaran tambahan triliunan rupiah per tahun,” paparnya dengan nada prihatin.
Fakta Pahit: Kapasitas Bandara Tak Memadai
Masalah lain yang diungkap Bambang adalah keterbatasan fasilitas transportasi udara di Kalimantan Timur. Bandara SAMS Balikpapan hanya mampu menampung 30 pesawat sehari, sementara Bandara IKN yang baru dibangun punya kapasitas sangat terbatas – maksimal 600 penumpang per hari.
“Lalu bagaimana dengan warga Sumatera, Sulawesi, atau Papua yang harus ke IKN? Moda transportasi apa yang tersedia? Ini pertanyaan mendasar yang belum terjawab,” sindirnya.
Peringatan Dini: Jangan Jadikan Rakyat Korban Kebijakan
Bambang mendesak pemerintah melakukan kajian komprehensif sebelum memutuskan. Ia mengingatkan, niat pemerataan pembangunan bisa berbalik menjadi petaka bila tak dihitung matang-matang.
“Kebijakan seharusnya memudahkan, bukan mempersulit hidup rakyat,” tegasnya.
Kontroversi ini semakin memanas, menambah daftar panjang tanda tanya tentang kelayakan IKN. Pemerintah harus memberikan penjelasan rinci dari segi aksesibilitas hingga dampak ekonomi – jangan biarkan kebijakan ini berbalik menyulitkan masyarakat kecil!
Dapatkan Berita Terupdate Lainnya di Exposenews.id
