JAKARTA, cinta-news.com – Rudianto Lallo, Anggota Komisi III DPR RI, mengusulkan prioritas penugasan personel Polri dengan latar belakang pendidikan hukum sebagai penyelidik dan penyidik di satuan reserse.
Dia menilai, latar belakang kompetensi di bidang hukum sangat penting bagi aparat penegak hukum, khususnya yang menangani perkara tindak pidana.
“Rudianto menegaskan, ‘Polri harus menugaskan lulusan S1 Hukum sebagai penyelidik dan penyidik di satuan reserse. Pendidikan hukum menjadi kriteria wajib untuk memastikan profesionalitas ke depan,'” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Rudianto menyampaikan hal itu ketika menanggapi usulan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menginginkan revisi KUHAP mewajibkan penyelidik dan penyidik memiliki gelar S1 Ilmu Hukum.
Politikus Nasdem itu berpandangan, penyelidik dan penyidik memang idealnya memiliki pemahaman yang mumpuni terkait hukum acara, termasuk KUHAP karena selalu berhadapan langsung dengan perkara pidana.
Rudianto menegaskan, “Penyelidik dan penyidik wajib menguasai kompetensi hukum karena mereka sehari-hari menangani hukum pidana. Ketika warga melanggar hukum pidana, polisi lah yang bertugas menegakkannya.”
Di samping itu, lanjut Rudianto, langkah ini penting agar penyidik dan penyelidik Polri setara dengan penegak hukum lain, misalnya jaksa, hakim, dan advokat yang mensyaratkan pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum.
Ahli Hukum UGM Jadi Saksi di Sidang Hasto
“Apalagi kan catur wangsa, misalkan jaksa, hakim kemudian advokat, mereka berlatar-latar Sarjana Hukum gitu kan? Sehingga polisi pun ke depan, penyidik ya harus idealnya memang bergelar sarjana hukum. Intinya adalah mereka punya kompetensi,” kata Rudianto.
Rudianto menegaskan, peningkatan kompetensi hukum tidak harus berasal dari perguruan tinggi.
Ia menjelaskan, lingkungan Polri dapat memanfaatkan jenjang pendidikan internal untuk membekali personel dengan pengetahuan hukum yang memadai.
“Bisa dilatih di Lemdiklat Polri misalkan. Tidak harus melalui semangatnya pendidikan di perguruan tinggi, tetapi bisa di instansi internal Polri. Di situ banyak jenjang-jenjang pendidikan internal. Bisa disekolahkan di sekolah reserse, sekolah hukum, ya kan?” jelas Rudianto.
Dia pun kembali menekankan pentingnya pendidikan hukum agar penyidik Polri memahami secara menyeluruh proses hukum acara pidana.
“Sehingga mereka betul-betul paham, misalkan tentang hukum acara, paham tentang KUHAP yang baru kita dan lain-lain terkait dengan hukum pidana kita. Itu yang paling penting saya kira,” pungkasnya.