BANDUNG, Cinta-news.com – Kabar mengejutkan sekaligus melegakan akhirnya datang dari Kota Kembang setelah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) resmi memutuskan untuk melanjutkan pembangunan Gedung Convention Center (CWP-03) yang sempat terseret pusaran kasus dugaan korupsi. Sebelum mengambil langkah tersebut, pihak kampus terlebih dahulu mengantongi lampu hijau serta izin resmi dari Kementerian terkait dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
Selanjutnya, Rektor UPI Didi Sukyadi memasang target ambisius agar proyek pembangunan gedung strategis tersebut kembali berjalan pada tahun 2027 mendatang. Melalui percepatan ini, pihak kampus berharap gedung itu segera rampung sehingga sivitas akademika bisa langsung memanfaatkannya untuk menunjang berbagai kegiatan akademik.
Lebih lanjut, Didi membeberkan alasan mendesak di balik keputusan besar tersebut seusai menghadiri acara pengukuhan Guru Besar 2026 di Kampus UPI, Selasa (17/11/2026). “Kita saat ini sudah mendapatkan izin dari kementerian dan juga dari Kejati untuk menyelesaikan gedung itu. Karena gedung itu kalau tidak dilanjutkan itu akan terus rusak. Dan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan tidak bisa memanfaatkannya untuk keperluan tridarma perguruan tinggi. Nah, jadi izinnya sudah ada,” ungkap Didi.
Evaluasi Teknis Bangunan hingga Kawal Proyek Bersama Kejati dan BPKP
Tidak berhenti di situ, Didi juga menjelaskan bahwa pihak UPI saat ini sedang menggandeng tim teknis berpengalaman untuk mengevaluasi kondisi fisik bangunan secara menyeluruh.
Pasalnya, evaluasi teknis tersebut dijalankan oleh tim ahli untuk memetakan bagian struktur konstruksi mana saja yang membutuhkan perkuatan ekstra, penambahan material, maupun perbaikan sebelum proses pembangunan kembali berlanjut.
Selain fokus pada audit fisik bangunan, UPI juga menyiapkan rancangan perencanaan baru dengan melibatkan konsultan perencana serta konsultan pengawas yang sama sekali berbeda dari proyek bermasalah sebelumnya.
Kemudian, sang rektor menegaskan komitmen pembaruan sistem pengadaan tersebut agar publik mengetahui keseriusan kampus dalam berbenah. “Kemudian direncanakan perencanaannya. Tentu kita akan mengundang perencana yang baru, pengawas yang baru. Nanti ada tender yang baru,” tutur Didi.
Sementara itu, demi mencegah terulangnya praktik penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut, Didi menyatakan bahwa UPI menggandeng langsung Kejati Jabar serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal setiap tahapan pembangunan.
Bahkan, Didi secara blak-blakan mengakui bahwa pihaknya tidak ingin lagi menanggung risiko kebocoran anggaran pada proyek lanjutan nanti. “Untuk yang saat ini kita tidak mau kecolongan lagi. Kita akan bekerja sama dengan Kejati, kemudian juga dengan BPKP untuk mengawal setiap langkah yang akan kita lakukan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Didi kembali menargetkan seluruh tahapan pembangunan lanjutan sudah mulai berjalan aktif pada tahun 2027, baik melalui pembukaan proses lelang tender maupun penyelesaian persiapan teknis lainnya.
Alhasil, pimpinan tertinggi UPI tersebut menaruh harapan besar agar gedung ikonik ini segera berdiri kokoh dan memberi manfaat nyata bagi kampus. “Jadi kita saya target saya pribadi, saya ingin di 2027 ini sudah ada mulai pergerakan. Apakah itu tender atau yang lainnya dan mudah-mudahan di tahun 2027 itu bisa selesai. Gedung ini bisa dipakai dan bisa dimanfaatkan begitu,” tuturnya.
Kejati Jabar Tetapkan Dua Tersangka Utama, Fakta di Baliknya Bikin Geleng-Geleng!
Usut punya usut, sebelum rencana kelanjutan proyek ini mencuat ke publik, Kejati Jabar ternyata sudah mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Gedung Convention Center CWP-03 UPI tersebut.
Menariknya, proyek bernilai jumbo ini didanai melalui pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) yang masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pada awalnya, pihak pelaksana menyepakati nilai awal kontrak proyek mencapai Rp 47,16 miliar dengan masa pengerjaan selama 210 hari. Namun, pihak terkait kemudian menyesuaikan nilai kontrak tersebut melalui skema adendum hingga membengkak menjadi Rp 52,4 miliar.
Seiring bergulirnya proses penyidikan yang intensif, Kepala Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, akhirnya mengumumkan bahwa tim penyidik resmi menetapkan dua orang tersangka dalam skandal korupsi ini.
Secara rinci, penyidik menyeret dua aktor utama, yakni BK yang merupakan dosen Fakultas Pendidikan Teknologi dan Industri (FPTI) UPI sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta DWR selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta sebagai kontraktor pelaksana proyek.
Modus Jaminan Bank Palsu dan Pencairan Dana 100 Persen yang Picu Kerugian Negara
Dalam menjalankan aksinya, tersangka DWR diduga menggunakan dokumen jaminan palsu atas nama dua bank pelat merah. Dokumen bodong yang ia serahkan tersebut meliputi surat jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan retensi, hingga jaminan pembayaran 100 persen.
Di sisi lain, tersangka BK yang memegang otoritas sebagai PPK justru lalai karena tidak menjalankan prosedur verifikasi maupun klarifikasi mengenai keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank terkait.
Akibat penyimpangan tersebut, progres fisik pembangunan di lapangan mengalami deviasi minus dan baru mencapai angka 75,34 persen, sehingga masih menyisakan kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66 persen.
Kendati kondisi bangunan masih menyisakan kekurangan hampir seperempat bagian, BK ternyata tetap nekat mencairkan dana pembayaran sebesar 100 persen penuh dari total nilai kontrak.
Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil audit resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tertanggal 26 Mei 2026, angka kerugian negara dalam perkara ini ditetapkan sebesar Rp 25,98 miliar.
Sebagai langkah penegakan hukum pada 13 November 2026, penyidik Kejati Jabar langsung menahan tersangka BK di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Bandung selama 20 hari demi kepentingan penyidikan.
Sementara itu, tim penyidik juga memeriksa tersangka DWR di Kejaksaan Negeri Mimika karena yang bersangkutan saat ini sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
Pada akhirnya, jaksa menjerat para tersangka tersebut menggunakan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.











