YOGYAKARTA, Cinta-news.com – Kabar mengejutkan baru saja mengguncang warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pasalnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul, menghentikan aktivitas operasional sementara setelah 36 relawan memilih mengundurkan diri serentak.
Usut punya usut, gelombang pengunduran diri ini mencuat setelah pengelola merombak sistem kerja, jumlah personel, dan nominal insentif. Langkah tersebut menyusul kebijakan efisiensi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Alhasil, dampak krisis internal tersebut langsung terasa. Kini, SPPG yang melayani 1.316 penerima manfaat itu belum mampu menjalankan pelayanan seperti biasa.
Terungkap! Ini Biang Kerok Puluhan Relawan Pilih Mundur
Sementara itu, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman selaku otoritas vertikal Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah DIY dan Jateng Selatan membenarkan penghentian sementara operasional SPPG tersebut.
Dalam keterangan tertulisnya, Kepala KPPG Sleman Harsono Budi Waluyo membeberkan penyebab mundurnya para relawan. Menurutnya, 36 relawan memutuskan berhenti bekerja setelah pengelola melakukan penyesuaian operasional di lapangan.
“Berdasarkan laporan yang diterima, sebanyak 36 relawan menyatakan mengundurkan diri atau tidak melanjutkan pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian terhadap sistem kerja, jumlah tenaga kerja, serta nominal insentif sebagai bagian dari penerapan kebijakan efisiensi anggaran,” ungkap Harsono, Kamis (12/11/2026) malam.
Aturan Baru Bikin Pusing? Begini Perubahan Pembiayaan Operasional
Lebih lanjut, Harsono menjelaskan bahwa langkah penyesuaian itu menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63551 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63539 Tahun 2026 mengenai Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis.
“Petunjuk teknis tersebut mengatur penyesuaian pembiayaan operasional, termasuk ketentuan mengenai jumlah relawan yang dipekerjakan, mekanisme kerja, serta pola penggunaan anggaran,” jelas Harsono.
Menariknya, perubahan mekanisme pembiayaan operasional menjadi sorotan utama di balik polemik ini. Jika sebelumnya pengelola memakai pola at cost berbatas Rp 3.000, kini aturan baru mengubahnya menjadi pola up to Rp 3.000.
Tak pelak, perubahan skema pencairan tersebut mewajibkan setiap SPPG menata ulang perencanaan anggaran sekaligus pengelolaan operasionalnya agar selaras dengan ketentuan terbaru.
Di samping itu, yayasan, mitra, dan pengelola SPPG perlu menyelaraskan komponen belanja, kebutuhan tenaga kerja, pembagian tugas, serta sistem kerja relawan.
Khusus pada kasus SPPG Kedungpoh, pengelola mengeksekusi penyesuaian lewat penyusunan ulang Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta sistem kerja bergiliran atau shift. Selain itu, manajemen turut memangkas sejumlah komponen belanja operasional dan menyesuaikan insentif relawan.
“Namun, skema tersebut belum mencapai kesepakatan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh relawan,” tutur Harsono menyoroti buntunya negosiasi.
Kekurangan Tenaga Bikin Ketar-Ketir, Operasional Berhenti Sementara
Akibatnya, mundurnya 36 relawan langsung memicu ketimpangan jumlah pekerja terhadap kebutuhan operasional SPPG. Padahal, layanan gizi ini membutuhkan tenaga memadai untuk menangani berbagai tahapan penting, mulai dari persiapan bahan pangan hingga distribusi makanan.
Apabila pengelola tetap memaksakan operasional berjalan dengan tenaga kerja yang minim, pelayanan publik dikhawatirkan tidak berjalan optimal. Bahkan, kualitas distribusi makanan berisiko terganggu.
“Atas pertimbangan tersebut, pihak yayasan dan mitra memutuskan untuk menghentikan sementara operasional SPPG sampai kebutuhan tenaga kerja kembali terpenuhi dan sistem kerja baru dapat disusun secara layak,” kata Harsono memaparkan keputusannya.
Peringatan Keras KPPG Sleman: Efisiensi Jangan Korbankan Pelayanan!
Berangkat dari kejadian ini, Harsono mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus berjalan terukur sambil memperhatikan kesiapan operasional setiap SPPG. Dengan demikian, pelayanan tidak boleh lumpuh.
Menurut dia, pengelola tidak boleh memaknai efisiensi sekadar pengurangan anggaran atau pemangkasan tenaga kerja semata. Sebaliknya, manajemen wajib menghitung kebutuhan personel berdasarkan volume produksi, beban pekerjaan, serta standar pelayanan.
“Juga perlu dilakukan perhitungan yang cermat agar kebutuhan tenaga kerja tetap sebanding dengan volume produksi, beban pekerjaan, dan standar pelayanan yang harus dipenuhi,” tegas dia.
Lebih jauh, Harsono menekankan agar pengelola SPPG menyusun sistem kerja yang proporsional. Pada saat yang sama, setiap tahapan operasional juga wajib memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.
Sebagai tindak lanjut, KPPG Sleman segera berkoordinasi dengan yayasan, mitra, dan kepala SPPG. Langkah ini memastikan penyusunan kebutuhan tenaga kerja, pembagian shift, serta perencanaan anggaran sesuai petunjuk teknis terbaru.
Selanjutnya, operasional SPPG Kedungpoh dapat dipertimbangkan kembali berjalan setelah kebutuhan tenaga kerja terpenuhi dan kesiapan operasional dinilai memadai. Artinya, pembukaan kembali menunggu kesiapan penuh di lapangan.
Tak berhenti di situ, KPPG Sleman juga mengingatkan seluruh SPPG di wilayah DIY agar mengevaluasi pengelolaan internal serta mengantisipasi dampak penyesuaian kebijakan. Terlebih lagi, perubahan sistem kerja dan pembiayaan harus direncanakan matang lalu dikomunikasikan secara transparan kepada relawan.
Selain itu, jajaran pengelola perlu memperhitungkan keberlangsungan pelayanan bagi ribuan penerima manfaat. Pasalnya, masyarakat sangat bergantung pada kelancaran program pemenuhan gizi tersebut.
Pada akhirnya, Harsono menegaskan bahwa prinsip efisiensi harus berjalan beriringan dengan efektivitas pelayanan. Oleh sebab itu, penyesuaian anggaran wajib mempertimbangkan kebutuhan riil operasional, kelayakan beban kerja relawan, keamanan pangan, hingga keberlanjutan program.
“Jangan sampai kebijakan efisiensi justru menyebabkan pelayanan kepada penerima manfaat tidak dapat berjalan optimal,” pungkas Harsono.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
