BULELENG, Cinta-news.com – Kabar mengejutkan mengguncang jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, setelah belasan pegawai tersandung kasus narkoba. Pasalnya, pemerintah daerah ternyata tidak serta-merta memecat para pegawai yang terindikasi positif tersebut.
Terkait situasi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, menegaskan bahwa seluruh pegawai terlibat tetap wajib menjalani proses pemeriksaan kepegawaian. Lebih lanjut, tim pemeriksa internal akan menuntaskan tahapan klarifikasi sebelum pejabat menentukan jenis sanksi.
Menurut penjelasan Suyasa, Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) bakal menangani sekaligus membahas nasib pegawai yang terindikasi positif narkoba itu. Selain itu, lembaga ini mengkaji setiap laporan masuk sesuai regulasi kepegawaian yang berlaku.
Oleh karena itu, Bapek akan menyesuaikan bentuk sanksi dengan posisi kasus serta tingkat pelanggaran masing-masing pegawai. Dengan kata lain, tim pemeriksa tidak menyamaratakan hukuman karena duduk perkara setiap individu berbeda.
“Belum bisa dibicarakan keputusan apa yang akan dijatuhkan. Nanti Bapek yang membahas, karena harus dilihat kasus posisinya masing-masing,” ujar Suyasa saat memberikan keterangan pada Kamis (12/11/2026).
Rincian Temuan BNNK dan Opsi Hukuman Disiplin ASN
Berdasarkan data resmi yang Suyasa paparkan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng mencatat 14 pegawai Pemkab Buleleng positif narkoba. Temuan ini muncul lewat hasil tes urine selama September hingga Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, pihak terkait sudah mengajukan lima berkas pegawai tahap awal ke meja Bapek untuk membahas pemberian sanksi. Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) masih menganalisis sisa berkas lainnya.
“Yang tahap satu baru lima orang yang diajukan. Kemudian, ada temuan lagi. Sisanya masih dianalisis untuk dibahas di Bapek, mungkin minggu depan,” katanya menjelaskan perkembangan proses.
Lebih jauh lagi, Suyasa mengungkapkan bahwa hukuman bagi oknum pegawai tidak melulu berupa pemecatan. Sebaliknya, pemerintah menyiapkan opsi penanganan mulai dari program rehabilitasi medis, teguran keras, hingga hukuman disiplin kepegawaian.
Khusus untuk jalur hukuman disiplin, pejabat berwenang dapat menjatuhkan sanksi berat yang mengancam karier pegawai. Sebagai contoh nyata, tim bisa menurunkan pangkat, mencopot jabatan strategis, hingga menunda kenaikan gaji berkala mereka.
Di samping itu, Suyasa menegaskan bahwa publik perlu membedakan hasil tes urine deteksi dini BNNK dengan kasus pidana narkotika. Pasalnya, aparat penegak hukum belum menangani temuan internal tersebut secara pidana.
Atas dasar pertimbangan regulasi itulah, Bapek bakal mempelajari kondisi masing-masing pegawai secara menyeluruh. Alhasil, tim dapat menentukan bentuk penanganan yang paling objektif dan sesuai koridor hukum.
Satu Tenaga Kontrak RSUD Buleleng Langsung Didepak, Kasus Menyebar ke OPD Lain
Menariknya, di tengah bergulirnya pemeriksaan terhadap 13 pegawai tersebut, Direktur RSUD Buleleng justru mengambil langkah kilat. Faktanya, pimpinan rumah sakit daerah itu telah lebih dulu memberhentikan satu tenaga kerja yang terindikasi positif.
Menanggapi pemecatan cepat itu, Suyasa menjelaskan bahwa tenaga kerja tersebut bukan berstatus PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ternyata, pegawai bersangkutan bekerja berdasarkan perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MOU).
Dengan status kontrak tersebut, pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Buleleng memegang wewenang untuk melakukan pemberhentian secara langsung. Alhasil, manajemen rumah sakit tidak perlu menunggu proses birokrasi pemerintah daerah.
Tentu saja, mekanisme pemutusan kerja jalur MOU ini sangat berbeda dengan aturan baku bagi PNS dan PPPK. Pasalnya, aparatur sipil negara wajib melewati prosedur sidang disiplin kepegawaian yang panjang.
Tak berhenti di situ, Suyasa juga membocorkan fakta bahwa temuan pegawai positif narkoba tidak hanya berasal dari RSUD Buleleng. Dengan kata lain, kasus serupa menyebar ke instansi lain.
Berdasarkan laporan deteksi dini BNNK, tim penguji menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba serupa di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Buleleng. Oleh sebab itu, pengawasan internal kini semakin diperketat.
Bupati Buleleng Tak Pandang Bulu, Terungkap 1 Pegawai Konsumsi Obat Resep
Jauh sebelum kabar ini mencuat, Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, memang sudah mengakui adanya oknum ASN dan PPPK Pemkab Buleleng yang terindikasi memakai narkoba. Pengakuan terbuka ini pun sempat menyita perhatian publik.
Kendati demikian, Sutjidra menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada pegawai yang terbukti melanggar aturan. Bahkan, ia berjanji menindak tegas pelanggar meskipun memiliki kedekatan personal dengannya.
“Siapapun dia yang melanggar, ya pasti akan saya tindak. Biarpun orang dekat saya,” tegas Sutjidra dengan nada serius pada Minggu (8/11/2026).
Pada kesempatan itu, Sutjidra menyebut bahwa pemberian sanksi tetap mengacu pada tingkat pelanggaran serta ketentuan kepegawaian yang berlaku. Dengan begitu, pemerintah daerah menegakkan aturan secara objektif.
Usut punya usut, terbongkarnya kasus ini bermula dari 19 kegiatan deteksi dini yang BNNK Buleleng gelar selama September–Oktober 2026. Operasi tersebut menyasar lingkungan kerja untuk mencegah peredaran gelap narkotika.
Dalam pelaksanaannya, petugas memeriksa sekitar 500 orang di berbagai titik lokasi strategis. Adapun penyisiran mencakup kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga Pelabuhan Celukan Bawang.
Dari pemeriksaan massal tersebut, tim laboratorium mendapati 14 orang menunjukkan hasil positif. Namun, setelah verifikasi medis berjalan, satu orang di antaranya terbukti positif senyawa benzodiazepin karena mengonsumsi obat berdasarkan resep dokter.
Sementara itu, 13 orang lainnya benar-benar terindikasi positif narkotika jenis amfetamin dan metamfetamin. Alhasil, belasan pegawai inilah yang kini bersiap menghadapi sidang penentuan sanksi disiplin di meja Bapek Pemkab Buleleng.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
