Cinta-news.com – Wacana pembatasan jual beli dan konsumsi daging hewan nonpangan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Solo mendadak jadi sorotan panas. Terlebih lagi, seorang akademisi kawakan langsung menyuarakan kekhawatirannya terkait arah kebijakan publik yang berpotensi memicu gelombang masalah baru di tengah masyarakat.
Dosen Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Heri Priyatmoko, secara tegas melayangkan peringatan keras bahwa penerapan aturan pemblokiran total tanpa mekanisme pemantauan yang presisi justru akan menggelembungkan aktivitas transaksi ilegal. Pada akhirnya, pasar gelap daging anjing dikhawatirkan bakal meledak dan berjalan tersembunyi tanpa tersentuh hukum.
Pasalnya, Heri menilai bahwa pihak regulator wajib membedah matang-matang kondisi antropologi sosial serta rekam jejak historis warga lokal sebelum menyodorkan regulasi ekstrem terkait pembatasan hewan nonpangan.
Sebaliknya, ketimbang memberlakukan eksekusi larangan secara membabi buta, sang peneliti sejarah menyodorkan terobosan sistemik berupa pengetatan pengawasan lapangan, termasuk audit registrasi pedagang serta uji laboratorium secara berkala terhadap komoditas yang beredar.
“Tentu saja, kita tidak bisa secara serta-merta mengeksekusi atau menghapus akar tradisi begitu saja. Solusi paling masuk akal adalah dengan memperketat barisan pengawasan. Pemerintah wajib memetakan identitas seluruh pedagang, lalu dinas teknis harus rutin menggelar pengujian sampel darah dan daging di laboratorium guna memastikan apakah bahan pangan tersebut membawa ancaman penyakit seperti rabies,” tegas Heri saat menyampaikan pandangannya.
Ancaman Pasar Gelap Membayang-bayang di Balik Larangan
Selanjutnya, Heri menguraikan secara gamblang bahwa aktivitas menyantap daging anjing ternyata telah menancapkan akar sejarah yang sangat panjang dalam peradaban masyarakat Jawa. Bahkan, penelusuran dokumen kuno membuktikan bahwasanya kebiasaan ini sudah tercatat sejak era keemasan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 silam.
Tidak main-main, naskah kuno memuat istilah Rajo Mangso sebagai referensi khusus atas deretan sajian kuliner istimewa yang dihidangkan bagi sang raja. Selain itu, karya sastra monumental Serat Centhini dari era Mataram Islam juga secara gamblang mengabadikan variasi sajian olahan asu alas alias anjing hutan yang kerap dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat kala itu.
Menurut penuturan Heri, fakta sejarah tersebut menjadi bukti tak terbantahkan bahwa kebiasaan mengonsumsi daging anjing sempat menjelma sebagai bagian integral dari rutinitas dan pola makan warga masa lampau.
Oleh karena itu, ia mendesak jajaran pemangku kebijakan agar senantiasa memperhitungkan realitas sosiologis yang hidup di lapangan ketika mereka menyusun payung hukum baru tersebut.
Pada dasarnya, Heri menyimpan kecemasan mendalam apabila pemberlakuan larangan total yang berjarak dari pengawasan intensif justru menggeser rantai pasok daging anjing ke lorong-lorong gelap yang tak terdeteksi radar pemerintah.
Dengan kata lain, penguasa tidak bisa hanya mengandalkan pasal-pasal larangan di atas kertas, melainkan harus melengkapinya dengan instrumen pengawasan yang konkret demi menjamin keselamatan serta kesehatan publik secara utuh.
Sebagai langkah penyelesaian terbaik, Heri menawarkan skema pendataan menyeluruh terhadap para pelaku usaha daging anjing. Langkah sistematis ini akan mempermudah dinas terkait dalam memantau pergerakan rantai pasok secara kontinyu.
Di samping pendataan, ia juga mewajibkan pelaksanaan inspeksi sampel secara klinis di laboratorium. Prosedur ketat ini terbukti sangat vital guna mendeteksi potensi bahaya kesehatan tersembunyi, terutama risiko penularan virus rabies yang sangat mematikan.
Bedah Detail Aturan Raperda Hewan Nonpangan
Di sisi lain, rumusan spesifik mengenai regulasi hewan nonpotong ini sejatinya telah termaktub secara rinci di dalam Bab X tentang Ketentuan Lain-Lain Pasal 50 Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Jika kita cermati Pasal 50 ayat (1), aturan tersebut menegaskan bahwasanya setiap individu maupun badan hukum dilarang keras melakoni serangkaian aktivitas konsumsi hewan nonpangan, yang meliputi:
- Proses transaksi jual beli dan/atau pemotongan hewan nonpangan yang ditujukan untuk konsumsi publik.
- Alur peredaran sekaligus distribusi daging hewan nonpotong untuk konsumsi masyarakat.
- Seluruh kegiatan operasional rumah potong maupun penjualan produk olahan dari hewan nonpangan.
Sementara itu, Pasal 50 ayat (2) mengunci ruang gerak para pemilik gerai makanan dan minuman agar mereka tidak lagi menyajikan hidangan berbahan dasar daging atau olahan hewan nonpangan.
Lebih lanjut, Pasal 50 ayat (3) menetapkan bahwa siapa pun yang berani melanggar ketentuan pada ayat (1) dan (2) pasti bakal dijatuhi sanksi administratif tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Menanggapi riak diskusi tersebut, Wali Kota Solo, Respati Ardi, menglarifikasi bahwa daftar rincian spesies hewan nonpangan memang belum tertuang secara eksplisit di dalam draft Raperda.
Nanti, Pemkot Solo akan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai petunjuk teknis turunan guna mengelompokkan kategori komoditas mana saja yang layak dan tidak layak konsumsi setelah pembahasan Perda selesai disahkan.
Lantas, Respati menekankan bahwasanya pembentukan aturan baru ini semata-mata difokuskan untuk memangkas potensi penyebaran produk pangan yang berbahaya bagi keselamatan warga.
“Langkah ini memang kita rancang khusus untuk melindungi kesehatan masyarakat luas. Jadi, cakupannya tidak terbatas pada anjing saja, tetapi juga menyasar berbagai jenis hewan riskan lainnya,” tutur Respati memberikan kepastian.
Sebagai penutup, Heri kembali menegaskan bahwa pengawasan ketat dan uji sampel laboratorium merupakan kombinasi solusi ideal yang sanggup meredam bahaya kesehatan tanpa perlu mengacak-acak tatanan sosial masyarakat.
Akhirnya, ia menegaskan bahwasanya masukan tersebut sama sekali tidak bermaksud menghadang pembahasan Raperda, melainkan murni menyumbang sudut pandang antropologis dan historis agar Pansus DPRD Solo sanggup melahirkan kebijakan yang inklusif, adil, dan berpijak pada fakta kesehatan hewan.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
