YOGYAKARTA, Cinta-news.com – Atmosfer Kota Pelajar mendadak membara setelah Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (DPP Fisipol UGM), melayangkan protes yang amat tajam. Pasalnya, pengurus departemen akademis tersebut mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan, aksi penekanan, hingga intimidasi berlebihan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap hak merdeka mahasiswa dalam menyuarakan pendapat.
Sikap tegas ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP Fisipol UGM, Ari Dwipayana, guna merespons gelombang demonstrasi di Jogja yang berakhir bentrok hebat sejak Selasa (10/11/2026) malam hingga mencekam pada Rabu (11/11/2026) dini hari.
Tak berhenti di situ, Ari juga mengecam habis-habisan keberadaan aparat keamanan yang terlihat bersiaga di barisan depan hingga nekat menerobos masuk ke area lingkungan kampus sewaktu para mahasiswa sedang melangsungkan aksi unjuk rasa.
Sebab, menurut penilaian akademisnya yang sangat tajam, manuver aparat di area perguruan tinggi tersebut berpotensi besar merusak otonomi institusi kampus sekaligus mencederai prinsip kebebasan akademik yang selama ini dijaga ketat.
Akibatnya, kemunculan kekuatan berseragam itu langsung mengganggu fungsi vital kampus yang seharusnya berdiri kokoh sebagai ruang paling aman untuk memelihara kebebasan berekspresi serta iklim demokrasi.
“Oleh karena itu, kami menilai tindakan represif aparat keamanan terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil telah mencederai hak asasi manusia serta merobek prinsip-prinsip dasar negara hukum,” tegas Ari saat memberikan keterangan resminya pada hari Rabu.
DPP Fisipol UGM Desak Polisi Segera Bebaskan Semua Mahasiswa yang Ditangkap
Selain menyuarakan kecaman keras terhadap tindakan represif aparat, Ari juga mendesak pihak kepolisian untuk segera membebaskan seluruh mahasiswa yang sempat diseret dan diamankan sewaktu gelombang demonstrasi meletus.
Bahkan, dirinya menuntut agar setiap mahasiswa yang kini harus menjalani proses pemeriksaan maupun penahanan dapat memperoleh akses bantuan hukum secara utuh dan tanpa hambatan sedikit pun.
Pasalnya, Ari kembali menegaskan bahwa lingkungan kampus wajib menjadi benteng ruang aman bagi seluruh mahasiswa untuk mengasah daya pikir kritis, mengekspresikan gagasan, serta berpartisipasi aktif dalam memajukan kehidupan demokrasi bangsa.
Maka dari itu, perbedaan pandangan politik maupun lontaran kritik tajam terhadap berbagai kebijakan negara sama sekali tidak boleh dibalas dengan aksi kekerasan liar ataupun intimidasi yang menakutkan.
Lagipula, Ari selalu mengingatkan bahwa aktivitas menyampaikan aspirasi publik sesungguhnya merupakan hak konstitusional yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia, tak terkecuali bagi para mahasiswa dan seluruh sivitas akademika.
“Sebab itulah, DPP FISIPOL UGM secara penuh berdiri mendukung kebebasan mahasiswa dalam melontarkan pendapat dan kritik membangun terhadap roda penyelenggaraan negara,” ungkapnya secara gamblang.
Lebih jauh lagi, pihak UGM mendesak pemerintah agar benar-benar menjamin kemerdekaan setiap warga negara saat menyuarakan aspirasi mereka di ruang-ruang publik.
Tentu saja, jaminan perlindungan tersebut harus negara berikan secara nyata tanpa ada bayang-bayang tekanan, ancaman intimidasi, maupun tindakan represif yang membahayakan keselamatan jiwa.
Waduh! Total 154 Orang Berhasil Diamankan Polisi Usai Aksi Ricuh di Gedung DPRD DIY
Di sisi lain, jajaran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) bersama pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan jajaran Pemerintah Daerah DIY bergerak cepat menangani aksi bentrokan yang sempat membakar suasana di Kantor DPRD Provinsi DIY.
Namun demikian, pihak Polda DIY mengklaim bahwa mereka mengeksekusi penanganan situasi tersebut secara terpadu dengan terus mengedepankan asas profesionalitas, proporsionalitas, serta kepatuhan penuh terhadap aturan hukum yang berlaku.
Berdasarkan kronologi resmi dari Polda DIY pada Rabu pukul 00.58 WIB, sejatinya aksi penyampaian pendapat di muka umum berjalan cukup tertib hingga pukul 19.00 WIB, sebelum akhirnya sekitar pukul 20.07 WIB sebanyak 100 orang massa berkumpul kembali di depan Gedung DPRD DIY.
Sayangnya, situasi mendadak tak terkendali ketika kelompok massa tersebut mulai menyerang petugas dengan menembakkan petasan berdaya ledak serta melempar bom molotov dan batu secara membabi buta ke dalam area gedung DPRD.
Akibat peristiwa brutal tersebut, hingga Rabu pagi pukul 11.10 WIB, petugas gabungan akhirnya mengamankan setidaknya 154 orang yang diduga kuat terlibat langsung dalam aksi anarkistis dan perusakan berbagai fasilitas umum.
Selain menciduk ratusan orang, polisi juga sukses menyita barang bukti yang mengerikan, meliputi enam botol bom molotov siap pakai, 12 buah petasan, tujuh botol berisi bensin pekat, satu senjata tajam, satu ketapel kayu, serta satu bungkus gotri sebagai amunisi ketapel.
Sampai saat ini, seluruh massa yang terjaring masih harus menjalani serangkaian pemeriksaan maraton untuk mengurai peran spesifik masing-masing individu sekaligus membongkar dugaan keterlibatan dalang di balik aksi tersebut.
Kapolri Turun Tangan Langsung! Minta Penggunaan Senjata Tajam dan Perusakan Fasum Diusut Tuntas Sampai ke Akar!
Secara terpisah, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bahkan langsung mendatangi Kota Yogyakarta pada Rabu (11/11/2026) dini hari guna memantau perkembangan situasi secara langsung.
Dengan menggandeng Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Suyudi melangkah mendatangi Gedung DPRD DIY untuk melihat dari dekat kerusakan serta kondisi terkini di lapangan.
Selama agenda kunjungan darurat tersebut, Suyudi memantau secara cermat kondisi di sekeliling area gedung DPRD dan terus mengevaluasi perkembangan dinamika pasca-demonstrasi yang berlangsung membara sejak hari Selasa.
Langkah peninjauan cepat ini beliau lakukan guna memastikan seluruh jajaran kepolisian di lapangan mengambil tindakan penanganan yang presisi dengan tetap menjamin keamanan serta keselamatan warga masyarakat.
Di tengah peninjauan itu, Suyudi menegaskan bahwa pihak aparat wajib mengurai setiap detail kejadian secara objektif berdasarkan fakta-fakta lapangan lewat pemeriksaan intensif.
Hal tersebut tentunya mencakup penyelidikan mendalam atas dugaan aksi kriminal yang melibatkan senjata berbahaya serta pengrusakan fasilitas umum milik rakyat.
Memang, beliau menyadari bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik merupakan tiang utama demokrasi yang wajib semua pihak hormati.
Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut sudah sepatutnya tetap mematuhi batasan hukum dengan menghargai hak warga negara lainnya serta menjaga stabilitas keamanan bersama.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
