Cinta-news.com – Keputusan mengejutkan mengenai nasib program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah memicu sorotan tajam publik. Menanggapi situasi yang kian memanas ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak jajaran pemerintah agar mengevaluasi secara menyeluruh dan mendalam terkait skenario penghentian sementara program gizi nasional tersebut saat sekolah terpaksa beralih ke metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Bahkan, dengan nada yang sangat tegas, politisi senior ini mengingatkan bahwa langkah jeda operasional tersebut sama sekali tidak boleh menumbalkan hak nutrisi para siswa. Selain itu, kebijakan yang kurang matang berpotensi besar menghancurkan keberlangsungan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memikul tanggung jawab besar sebagai ujung tombak eksekusi program di lapangan.
“Oleh sebab itu, kami sangat menekankan agar skema penghentian sementara pembagian MBG sewaktu PJJ berlangsung benar-benar melewati kajian ilmiah yang komprehensif. Akibatnya, jangan sampai keputusan terburu-buru justru memicu kerugian ganda bagi anak-anak didik kita sekaligus merusak ekosistem SPPG,” tegas Yahya saat memberikan keterangan langsung kepada media pada Sabtu (17/10/2026).
Maka dari itu, legislator kenamaan tersebut mendorong jajaran kementerian terkait untuk segera memformulasikan jalan keluar yang cerdas serta menyepakati alur kerja baru selama masa PJJ. Langkah taktis ini amat penting agar pemenuhan gizi anak bangsa tidak terputus di tengah jalan.
Di samping itu, Yahya menguraikan bahaya laten jika pemerintah menyetop pasokan MBG dalam tenggat waktu yang mengambang dan tidak pasti. Hal tersebut dinilai sangat merugikan bagi proses tumbuh kembang serta kesinambungan asupan nutrisi harian para generasi muda.
“Oleh karena itu, para pemangku kepentingan wajib melahirkan solusi inovatif beserta tata cara yang disetujui bersama supaya program vital ini tetap berlanjut. Terlebih lagi, fenomena PJJ saat ini masif melanda daerah-daerah yang sedang terkepung bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” ungkap Yahya dengan penuh prihatin.
Solusi Cerdas DPR: Skenario Penyelamatan Gizi Siswa dan Kelompok Rentan 3B
Guna mengatasi kebuntuan tersebut, Yahya menawarkan gagasan yang sangat praktis dan menarik. Sebagai opsi konkret, pihak penyedia dapat menyalurkan jatah MBG langsung ke area sekolah, yang mana wali murid kemudian dapat mengambil paket makanan sehat tersebut secara bergiliran.
Namun demikian, skema efisien ini menuntut adanya komunikasi intensif serta kesepakatan bulat antara tim SPPG, pimpinan sekolah, dan juga para wali murid. Tak kalah penting, proses pengambilan gizi ke sekolah tersebut dijamin tidak boleh menciptakan kerumitan baru yang membebani dompet maupun waktu orang tua.
“Sebagai gambaran, petugas SPPG tetap mengirimkan konsumsi MBG ke titik lokasi sekolah, lalu para orang tua datang menjemput makanan anak mereka. Sekali lagi, opsi fleksibel ini hanya berlaku apabila tidak menyulitkan beban harian para wali murid,” papar Yahya menjelaskan teknis operasionalnya.
Maka, Yahya kembali menegaskan bahwa jajaran pembuat kebijakan harus memberikan perhatian ekstra keras pada dinamika ini, khususnya di kawasan darurat bencana asap karhutla yang memaksa ribuan pelajar beraktivitas dari rumah.
Tak berhenti di situ, Yahya melontarkan peringatan keras agar pemerintah memprioritaskan kelompok super rentan yang kerap dikenal sebagai 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita. Menurutnya, layanan MBG bagi kelompok ini wajib membentenginya dari penghentian, sekalipun aktivitas sekolah reguler sedang berpindah ke mode jarak jauh.
Sebab, menurut pandangan pakar Komisi IX DPR tersebut, pembekuan pasokan gizi bagi kelompok 3B akan berakibat sangat fatal dan langsung merusak agenda besar nasional dalam mengikis ancaman stunting.
“Sebab jika pasokan makanan bernutrisi ini terhenti di tengah jalan, dampaknya akan menjalar secara sistematis pada lonjakan kasus stunting di Indonesia. Padahal, kita semua memahami bahwa pemenuhan gizi kelompok 3B memegang peranan paling vital untuk memutus rantai stunting,” gamblang Yahya menjelaskan fakta ilmiah tersebut.
“Lagipula, periode emas yang paling menentukan masa depan anak berada pada rentang 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Hal ini karena sebanyak 80 persen perkembangan otak manusia terjadi secara krusial pada fase 1.000 hari pertama tersebut,” pungkas Yahya menutup pernyataannya dengan pesan kuat.
Fakta Dapur BGN! Terbongkar Rahasia Mekanisme Penyetopan MBG Saat Sekolah Tutup
Sementara itu, merespons kebingungan publik mengenai tata cara penyesuaian program di lapangan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, telah mengklarifikasi skema kerja lembaga. Beliau menegaskan bahwa operasional MBG di sekolah selalu bergerak berdasarkan instruksi resmi dari pemerintah daerah, baik melalui edaran gubernur maupun bupati setempat.
Alhasil, manakala surat pemberitahuan PJJ tiba di meja BGN sebelum tim dapur membelanjakan bahan pokok dan belum memulai proses memasak, maka proses distribusi makanan untuk keesokan harinya bakal otomatis disetop.
“Ketika pengumuman penghentian itu masuk ke sistem kami sebelum pengadaan bahan baku dan sebelum koki menyalakan kompor, maka penyaluran paket MBG untuk hari berikutnya pasti langsung kami tiadakan,” tegas Sudaryono dalam pernyataan resminya pada Sabtu (17/10/2026).
Sebaliknya, apabila sinyal darurat PJJ baru sampai saat para koki dapur sedang sibuk mengolah hidangan sehat, maka masakan yang sudah telanjur rampung diproduksi akan tetap dibagikan kepada anak-anak secara maksimal.
“Namun, seandainya laporan PJJ baru meluncur tatkala persiapan serta pemrosesan masakan telah berjalan di dapur, maka sajian yang sudah terbuat wajib kami salurkan demi menghindari kemubaziran,” jelasnya secara lugas.
Di samping itu, Sudaryono memperjelas bahwa aturan main ini bukan berarti program MBG akan melenggang santai seperti kondisi normal sewaktu PJJ. Pasalnya, mekanisme pengiriman sangat bergantung pada presisi waktu datangnya surat edaran serta sejauh mana persiapan dapur SPPG berjalan.
Akhir kata, BGN sengaja merancang prototipe kebijakan fleksibel ini demi mengamankan efisiensi anggaran belanja pangan nasional. Langkah strategis ini sekaligus membentengi sistem dari risiko kerugian akibat membuang makanan bernutrisi tinggi yang telah siap santap secara sia-sia.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
