KUALA LUMPUR, Cinta-news.com – Heboh! Malaysia dan Singapura dengan tegas menolak wacana berani Indonesia yang ingin memungut tarif kapal di Selat Malaka. Kedua negara tetangga itu serentak angkat bicara dan menyatakan penolakan keras terhadap ide yang dinilai sepihak tersebut.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, dengan lantang menegaskan bahwa Selat Malaka selama ini dikelola berdasarkan kesepahaman bersama antara empat negara, yakni Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Oleh karena itu, tegasnya, tidak ada satu negara pun yang berhak menentukan kebijakan secara sepihak di kawasan perairan strategis ini.
“Apa pun rencana yang akan dilakukan di Selat Malaka, maka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itu sudah menjadi pemahaman kami sejak awal – tidak bisa dilakukan secara sepihak,” ujarnya dengan tegas pada Rabu (22/4/2026) dalam sebuah forum bergengsi di Kuala Lumpur, seperti yang dikutip oleh The Straits Times.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa prinsip kolektif tersebut sudah menjadi fondasi utama sejak pertama kali kerja sama patroli dan pengamanan di Selat Malaka dimulai. Para negara pesisir memang telah bersepakat untuk saling bahu-membahu menjaga keamanan jalur laut tersibuk di dunia ini.
“Ketika kami bersama-sama membuat perjanjian tentang patroli dan keamanan Selat Malaka, itulah dasarnya – tidak boleh ada keputusan sepihak dari siapa pun,” tegas Mohamad Hasan sekali lagi, menggarisbawahi komitmen Malaysia terhadap kebersamaan.
Gagasan Berani dari Menteri Keuangan Indonesia
Wacana kontroversial soal pungutan ini bermula dari pernyataan Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam sebuah simposium di Jakarta, ia melontarkan ide bahwa negara-negara di sekitar Selat Malaka bisa saja meniru langkah Iran yang tengah mempertimbangkan pungutan serupa di Selat Hormuz.
“Kami sebenarnya berada di jalur perdagangan dan energi global yang super strategis, tetapi ironisnya kami tidak pernah mengenakan biaya pada kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka. Nah, saat ini Iran sedang mempertimbangkan untuk mengenakan biaya pada kapal yang melintasi Selat Hormuz,” papar Purbaya di hadapan para peserta simposium.
Menariknya, ia dengan cerdas menyebutkan bahwa jika kebijakan tersebut ingin diterapkan, maka harus melibatkan Malaysia dan Singapura sebagai negara pesisir lainnya. Bahkan, dalam suasana santai, ia sempat melontarkan gurauan soal potensi pembagian pendapatan yang menggiurkan.
“Jika kita membaginya bertiga antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu bisa jadi sesuatu yang besar dan luar biasa, bukan?” ucapnya sambil tertawa, mencairkan suasana diskusi yang sempat serius.
Meski demikian, Purbaya dengan jujur mengakui bahwa rencana tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan orang banyak. Banyak sekali tantangan hukum dan diplomatik yang harus dihadapi sebelum ide ini bisa diwujudkan menjadi kebijakan nyata.
“Seandainya penerapannya semudah itu, tetapi kenyataan di lapangan tidak demikian,” katanya, memberikan catatan penting bahwa gagasannya masih sebatas wacana yang perlu dikaji lebih dalam.
Singapura Juga Kompak Menolak dengan Tegas
Penolakan keras juga segera datang dari Negeri Singa. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dengan tegas menyatakan bahwa ketiga negara pesisir – Indonesia, Malaysia, dan Singapura – memiliki kepentingan bersama yang sangat besar untuk menjaga Selat Malaka tetap terbuka bagi semua pihak.
“Hak lintas transit telah dijamin dengan jelas untuk semua kapal dari negara mana pun,” ujarkan Vivian dalam sebuah acara diplomatik di Singapura, menunjukkan keteguhan sikap negaranya.
“Harga mati, kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun yang bertujuan untuk menutup, menghambat, atau mengenakan tarif di kawasan perairan kami ini,” tegasnya tanpa kompromi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebebasan navigasi merupakan hak fundamental yang dijamin secara kuat oleh hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang telah diratifikasi oleh banyak negara.
“Hak lintas transit itu bukanlah hak istimewa yang dengan baik hati diberikan oleh negara pesisir. Ini bukan lisensi yang bisa ditundukkan dengan syarat tertentu. Ini juga bukan tarif yang harus dibayar oleh siapa pun. Ini adalah hak mutlak semua kapal dari semua negara untuk melintas dengan bebas,” tekan Vivian Balakrishnan dengan nada diplomatik yang keras.
Selat Malaka: Jalur Vital yang Tak Boleh Terganggu
Perlu diketahui bersama, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran paling tersibuk di seluruh dunia. Setiap hari, lebih dari 200 kapal raksasa melintasinya, atau total lebih dari 90.000 kapal per tahun. Bayangkan, jalur sempit ini mencakup sekitar seperempat total perdagangan global yang begitu vital bagi perekonomian dunia.
Fakta mencengangkan lainnya, sekitar 80 persen impor minyak negara raksasa China juga melewati selat strategis ini. Karena itu, Selat Malaka menjadi titik krusial yang sangat penting tidak hanya bagi negara-negara Asia, tetapi juga bagi stabilitas energi global.
Kekhawatiran atas potensi gangguan di Selat Hormuz juga turut memicu perhatian dunia terhadap Selat Malaka. Banyak pihak khawatir bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah bisa berdampak domino pada keamanan jalur laut di Asia Tenggara.
Di Malaysia sendiri, kekhawatiran tersebut mendorong berbagai pihak untuk meminta pemerintah tetap ekstra hati-hati. Oposisi dengan lantang menilai bahwa peningkatan pengaruh kekuatan besar di kawasan berisiko tinggi memperuncing persaingan geopolitik yang sudah memanas.
“Sebagai salah satu jalur perdagangan maritim paling vital di dunia, maka setiap upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kehadiran strategis eksternal atau memaksakan pengaruh asing di Selat Malaka, berisiko besar meningkatkan persaingan geopolitik dan pada akhirnya mengganggu stabilitas kawasan yang selama ini terjaga,” ujar Sekretaris Jenderal Perikatan Nasional, Takiyuddin Hassan.
Ia menambahkan dengan serius bahwa dalam situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini, Malaysia perlu mempertahankan kebijakan luar negeri yang independen dan berprinsip. Hanya dengan cara itulah stabilitas kawasan bisa terus terjaga untuk kepentingan bersama semua negara di Asia Tenggara.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
