Cinta-news.com – Wali Kota Solo Respati Ardi membongkar fakta mengejutkan mengenai kondisi jalanan Kota Bengawan yang kini memicu keresahan massal. Pasalnya, beliau menemukan bahwa populasi juru parkir (jukir) yang bertebaran di lapangan saat ini sudah benar-benar melompati ketersediaan tempat parkir resmi secara fantastis.
Berdasarkan data hasil pemetaan intensif yang beliau bagikan, Pemkot Solo sebenarnya cuma mengelola sekitar 700 kantong parkir resmi. Namun secara tak terduga, angka jukir yang terdata justru sudah membengkak secara drastis hingga menembus lebih dari 2.500 orang!
“Hari ini kan kita mengalami over supply yang sangat parah. Jadi, perbandingan antara lokasi parkir dengan jumlah juru parkirnya memang sudah benar-benar meluap,” ungkap Respati saat menggelar diskusi terbuka di Balaikota Solo pada Senin (21/9/2026).
Menariknya, sang Wali Kota sendiri secara blak-blakan mengaku kerap mengurut dada karena ikut merasakan kejengkelan yang sama seperti warga lokal. Beliau bahkan membagikan pengalaman pribadinya saat menemani sang istri belanja di pasar tradisional, menyapa mesin ATM, hingga momen unik ketika membeli segelas susu segar seharga Rp 10.000 yang mendadak kena ‘pajak tambahan’ parkir sebesar Rp 2.000.
“Jujur saja, saya ini kan Wali Kota yang juga manusia biasa pada umumnya, jadi kalau malam hari ya tetap suka keliling cari susu segar bersama anak. Oleh sebab itu, saya benar-benar memahami dan merasakan langsung beban psikologis warga,” tutur Respati sembari tersenyum getir.
Lebih lanjut, beliau mengamati bahwa fenomena membludaknya rompi oranye ini berakar kuat dari mindset jalan pintas alias easy money. Akibatnya, sebagian besar masyarakat awam langsung menganggap profesi juru parkir sebagai cara paling gampang untuk mengeruk rupiah tanpa perlu ijazah tinggi.
Sayangnya, keberadaan para petugas ini sering kali terasa sangat mengganggu karena muncul di area-area tak masuk akal, seperti di depan bilik ATM. Respati menambahkan, “Pola pikir pencarian uang cepat ini memicu masalah baru, sebab sebetulnya ada titik yang sangat butuh jukir, tapi ada juga titik absurd di mana orang cuma mau ambil uang lima menit di ATM kok malah mendadak kena cegat parkir.”
Selain masalah mentalitas instan, Respati menegaskan bahwa ledakan jumlah jukir ini membuktikan belum tersedianya saluran penyerapan kerja yang mampu membangun sistem link and match secara terpadu di Kota Solo.
Solusi Pemkot Solo: Dari Rumah Siap Kerja Sampai Rompi Berkode Warna
Mengingat kondisi darurat tersebut, Pemerintah Kota Solo kini bergerak cepat membangun sistem penyalur kerja modern melalui terobosan strategis bernama program Rumah Siap Kerja.
Luar biasanya, program unggulan yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta menjadi janji manis kampanye beliau ini bakal melatih para lulusan baru (fresh graduate) dan pencari kerja secara gratis tanpa biaya sepeser pun.
Dalam pandangan Respati, kunci utama pembenahan masalah ini terletak pada keakuratan pendataan serta perombakan sistem secara mendasar. Beliau juga menegaskan bahwa fenomena ini murni kekeliruan tata kelola dan bukan kesalahan individu para jukir, sehingga Pemkot wajib menyeimbangkan kembali rasio jukir dengan tempat parkir.
Kendati demikian, beliau menyuarakan peringatan keras bahwa kelebihan populasi jukir yang tak terkendali bakal berpotensi memicu penyakit sosial baru yang kian memberatkan dompet masyarakat luas.
Sebagai langkah konkret selanjutnya, Pemkot Solo langsung meluncurkan sistem pembayaran digital cashless serta merilis seragam baru yang keren pada Jumat (18/9/2026). Penerapan transaksi nontunai ini dijamin bakal mendongkrak transparansi karena mesin akan langsung menampilkan besaran tarif resmi secara akurat.
Supaya warga tidak gampang tertipu, Pemkot Solo juga sengaja merancang kode warna khusus pada rompi jukir yang disesuaikan secara presisi dengan zona parkirnya. Langkah ini memungkinkan para pemilik kendaraan untuk mengetahui tarif pasti hanya dengan sekali lirik pada warna baju sang jukir.
Terkait pembagian wilayah tersebut, Pemkot berjanji bakal segera mengumumkan daftar titik parkir di setiap zona begitu proses validasi data pengelola dan jukir sudah benar-benar stabil.
“Nantinya Zona A dan B bakal memakai rompi warna kuning dan hijau, sedangkan esok hari Zona C menggunakan warna merah serta Zona D memakai warna biru. Alhasil, pengendara bisa langsung paham bahwa warna baju X secara otomatis berkonsekuensi pada tarif parkir nominal Y rupiah,” terang Respati secara terperinci.
Lebih ekstrem lagi, Respati secara terbuka menantang seluruh warga untuk memberanikan diri melaporkan aksi jukir nakal yang nekat mematok tarif nuthuk di luar ketentuan baku. Apalagi, setiap seragam resmi kini sudah tercetak nomor hotline pengaduan yang sangat jelas. “Begitu ada laporan masuk beserta bukti foto, tim kami akan langsung meluncur menjemput dan menjatuhkan sanksi tegas!” ancam beliau.
Di samping itu, Pemkot Solo juga meresmikan Satgas Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) yang menggandeng personel Satpol PP bersama seluruh jajaran Forkopimda guna menyisir tempat parkir liar serta menindak tegas jukir nakal.
Sorotan Pakar Transportasi: Pentingnya Pengawasan Ketat dan Akar Masalah Pengangguran
Meredam gejolak ini, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, memaparkan analisis pakarnya bahwa fenomena parkir liar sejatinya merupakan penyakit sosial kronis di berbagai wilayah Indonesia. Menurut beliau, kunci utama penuntasan masalah ini terletak pada konsistensi pengawasan di lapangan.
Selain itu, Djoko mengingatkan para pengambil kebijakan agar tidak melulu menjadikan sektor transportasi publik sebagai ladang pengeruk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beliau menegaskan bahwa obsesi mengejar target pendapatan dalam bisnis perhubungan justru sering memicu kekeliruan fatal dalam tata kelola kota.
Oleh sebab itu, institusi perhubungan seharusnya memfokuskan energi mereka pada aspek pengelolaan serta pengawasan terpadu yang melibatkan aparat penegak aturan seperti Satpol PP.
Mengingat angka pengangguran nasional masih melambung tinggi di tengah minimnya ketersediaan lapangan kerja formal, Djoko menilai profesi jukir akhirnya menjadi jalan pintas paling realistis bagi masyarakat berpendidikan rendah untuk bertahan hidup.
Opsi Gaji UMR dan Ancaman Tarif Nuthuk yang Bikin Wisatawan Kapok
Sementara itu, pakar kebijakan publik kenamaan Trubus Rahadiansyah menawarkan perspektif keahlian yang tak kalah tajam guna mencegah benang kusut perparkiran ini menyeret daerah ke dalam krisis ketenagakerjaan yang lebih parah.
Secara kritis, Trubus menyentil kegagalan pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja produktif, sehingga beliau mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas merekrut seluruh jukir sekaligus menggaji mereka secara layak sesuai standar UMR atau UMP.
Berdasarkan skema tersebut, jaminan gaji bulanan setara UMR bakal memenuhi kebutuhan dasar para jukir sehingga secara otomatis memberangus praktik pungli. Tak hanya itu, status sebagai pegawai resmi bakal memaksa mereka bekerja jauh lebih tertib dan profesional.
“Apabila mereka nekat melakukan pelanggaran kerja, maka pemerintah bisa langsung menjatuhkan sanksi pemecatan secara tegas. Mekanisme ini bakal memicu kinerja optimal karena mereka sudah mendapatkan gaji bulanan yang sangat layak,” paparnya penuh keyakinan.
Lebih jauh lagi, Trubus menegaskan bahwa perbaikan tatanan parkir wajib bertumpu pada tata kelola independen di bawah naungan lembaga khusus. Dengan skema ini, ruang gerak praktik premanisme bakal tertutup rapat tanpa mengorbankan potensi pendapatan daerah.
Tak kalah penting, Trubus juga mendesak pemerintah daerah agar bersikap proaktif dalam menyediakan lahan-lahan parkir baru di titik keramaian yang selama ini menjadi pusat kemacetan.
Pasalnya, beliau sangat mengkhawatirkan dampak jangka panjang apabila Pemda membiarkan ulah jukir nakal yang gemar menetapkan tarif nuthuk, sebab kawasan wisata populer seperti Yogyakarta dan Solo bisa secara perlahan ditinggalkan oleh para wisatawan.
Berdasarkan fakta di lapangan, para jukir nakal biasanya langsung membidik wisatawan berpelat luar kota sebagai sasaran tembak utama. Akibatnya, tarif normal yang seharusnya cuma Rp 5.000 mendadak membengkak secara tidak masuk akal hingga mencapai Rp 10.000 bahkan Rp 20.000!
“Kondisi menyebalkan inilah yang akhirnya membuat pelancong dari berbagai daerah malas menghabiskan waktu liburan ke kota tujuan wisata. Sebab, mereka sudah terlanjur kapok dan trauma menghadapi perangkap tarif parkir nuthuk yang mencekik leher,” pungkas Trubus mengakhiri analisisnya.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
