JAKARTA, Cinta-news.com – Kabar menggembirakan sekaligus menegangkan datang dari dunia perpolitikan Ibu Kota! DPRD DKI Jakarta akhirnya mengeluarkan lampu hijau untuk rencana ambisius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai fantastis, Rp 3,5 triliun. Dana sebesar ini rencananya akan menjadi suntikan segar untuk membiayai pembangunan pada tahun 2027 mendatang. Namun, di balik persetujuan itu, DPRD langsung memasang tembok pengawasan super ketat dan mengingatkan dengan lantang agar uang rakyat ini tidak boleh dipakai sembarangan. Mereka menuntut agar setiap rupiah yang mengalir hanya digunakan untuk proyek infrastruktur yang benar-benar memberikan dampak nyata dan manfaat luas bagi masyarakat.
Lampu Hijau dari DPRD: Syarat Ketat Menyertai Persetujuan
Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, dengan tegas menyatakan bahwa persetujuan ini baru mereka berikan setelah melalui proses verifikasi yang panjang. DPRD memastikan bahwa rencana penerbitan obligasi ini benar-benar sejalan dengan tujuan awalnya, yaitu untuk membiayai pembangunan infrastruktur jangka panjang yang selama ini terhambat oleh keterbatasan anggaran. Menurut Suhud, langkah ini merupakan bagian dari strategi keuangan yang berani namun harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
“Obligasi ini kita keluarkan secara khusus untuk melengkapi atau mencukupi pendanaan pembangunan yang tertuang dalam APBD DKI Jakarta tahun 2027,” ujar Suhud dalam keterangan resminya, Senin (27/7/2026). Suhud menekankan pentingnya menjaga fokus penggunaan dana, karena uang ini bukanlah uang mainan. Ia dengan sinis menyindir bahwa jangan sampai ada oknum yang mencoba membelokkan dana obligasi untuk kegiatan-kegiatan di luar peruntukannya yang sudah ditetapkan.
Peringatan Keras: Dana Obligasi Bukan untuk Main-Main!
Suhud menegaskan dengan lantang, dana hasil penerbitan obligasi ini sama sekali tidak boleh digunakan untuk membiayai program di luar peruntukannya. Menurut dia, suntikan dana obligasi daerah memang secara spesifik diperuntukkan bagi proyek-proyek infrastruktur yang bersifat multiyears dan memiliki dampak luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta agar semua pihak patuh pada aturan main yang sudah disepakati.
“Tidak boleh menyasar ataupun digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain,” kata Suhud memberikan peringatan keras. Ia menjelaskan, penerbitan obligasi daerah memiliki mekanisme dan ketentuan khusus yang wajib dipenuhi oleh Pemprov DKI. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan penuh perhitungan. Suhud juga mengingatkan bahwa DPRD DKI akan mengawasi dengan mata awas selama proses penerbitan hingga pelaksanaan obligasi daerah ini berlangsung.
Lebih lanjut, Suhud mengingatkan bahwa dana obligasi ini berasal dari masyarakat atau investor yang nantinya harus dikembalikan beserta bunganya. Dengan tenor yang mencapai tujuh tahun, pengelolaannya harus dilakukan secara super hati-hati agar tidak menimbulkan risiko gagal bayar yang tentu akan sangat merugikan nama baik Jakarta dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa pengawasan DPRD menjadi elemen yang sangat penting dalam keseluruhan proses ini.
“Pengawasan DPRD ini menjadi sangat penting, mulai dari persiapan, kemudian juga pelaksanaan peluncuran obligasi ini,” tutur Suhud. Menurut Suhud, besaran dana obligasi Rp 3,5 triliun telah resmi dimasukkan ke dalam postur APBD DKI Jakarta 2027 yang mencapai angka Rp 81,3 triliun. Pembahasan lebih rinci mengenai penggunaan dana obligasi kini sedang berlangsung secara intensif di masing-masing komisi DPRD sejak Jumat (24/7), dilanjutkan Senin (27/7), hingga Selasa (28/7). Dalam pembahasan itu, DPRD akan mencermati satu per satu proyek-proyek yang akan dibiayai melalui skema obligasi agar benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Gubernur Pramono Bicara Target: Obligasi Pertama di RI dan Proyek Prioritas
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik keputusan ini dan mengatakan bahwa penerbitan obligasi daerah merupakan langkah berani yang diambil Pemprov DKI untuk mencari sumber pendanaan baru di luar APBD. Menurut Pramono, kebutuhan pembangunan Jakarta terus meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi, sementara sejumlah dana transfer dari pemerintah pusat justru mengalami pengurangan yang signifikan. Kondisi ini membuat pemerintah daerah perlu memiliki alternatif pembiayaan agar proyek-proyek strategis tetap berjalan dan tidak terbengkalai.
“Kalau ini bisa tahun depan obligasi daerah terbit ataupun diluncurkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, ini menjadi obligasi yang pertama di Republik ini,” kata Pramono dengan penuh semangat usai menghadiri acara Capacity Building tentang Penerbitan Obligasi Daerah di Hotel Tribrata, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026). Pernyataan ini tentu menjadi sejarah baru yang sangat dinantikan oleh seluruh pemangku kepentingan di tanah air.
Pramono memastikan dengan tegas bahwa seluruh dana obligasi akan diarahkan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat. Beberapa sektor yang diprioritaskan antara lain pembangunan rumah sakit, sekolah, rumah susun, transportasi publik, infrastruktur sumber daya air, hingga proyek-proyek pengendalian banjir yang selama ini menjadi momok bagi warga Jakarta. Ia menegaskan bahwa dana ini hanya akan digunakan untuk hal-hal yang bersifat mendasar dan jangka panjang demi kepentingan publik yang lebih luas.
“Penggunaannya untuk hal-hal yang bersifat mendasar dan jangka panjang untuk kepentingan publik. Di antaranya adalah proyek pelayanan publik seperti LRT, kemudian untuk LRT ini untuk Manggarai-Dukuh Atas ya. Kemudian RSUD, unit sekolah, embung, polder, dan sebagainya,” lanjut Pramono menjelaskan dengan rinci.
Setelah rencana ini diumumkan secara resmi, Pemprov DKI mulai bergerak cepat menyusun berbagai persiapan matang. Mulai dari kajian mendalam, penyusunan regulasi yang komprehensif, hingga pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pramono menargetkan obligasi daerah pertama di Indonesia ini dapat diterbitkan pada pertengahan 2027, bertepatan dengan peringatan 500 tahun Kota Jakarta yang akan menjadi momen bersejarah. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, obligasi tersebut akan menjadi instrumen pembiayaan baru yang revolusioner bagi Jakarta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa harus bergantung sepenuhnya pada APBD yang terbatas.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
