BANYUWANGI, Cinta-news.com – Aksi demo sopir memenuhi depan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (6/8/2025). Mereka menuntut dua hal utama: penghapusan pungli di lahan parkir RTK dan jaminan tidak ada lagi kemacetan seperti sebelumnya.
Suyitno, salah satu sopir yang turun ke jalan, geram saat menceritakan pengalamannya. “Sekali masuk kena Rp25.000. Kalau menginap tiga hari, totalnya Rp75.000 hanya untuk parkir. Ini tidak masuk akal!” ujarnya. Para sopir menegaskan bahwa RTK seharusnya bebas pungutan karena berkaitan dengan kepentingan umum.
Pelindo Bantah Terkait Pengelolaan RTK
Menanggapi protes tersebut, Eko Budyasmoro, General Manager Pelindo Cabang Pelabuhan Tanjung Wangi, menjelaskan bahwa pengelolaan RTK sepenuhnya di bawah BUMDes setempat. “Pelindo tidak terlibat dalam penarikan biaya parkir di RTK,” tegasnya.
Namun, Pelindo tidak tinggal diam. Eko berjanji akan memanggil pihak BUMDes untuk mempertanyakan dasar penetapan tarif. “Kami akan pastikan transparansi. Jika ada kesalahan, harus segera diperbaiki,” tambahnya.
ASDP dan Instansi Terkait Sepakat Perbaiki Sistem
Sementara itu, pertemuan antara ASDP, KSOP, BPTD, Pelindo, dan asosiasi pelaku usaha pelabuhan menghasilkan beberapa komitmen perbaikan:
- Koordinasi lebih kuat antarinstansi untuk menghindari tumpang tindih kebijakan.
- Penataan ulang antrean kendaraan agar lebih lancar dan adaptif.
- Peningkatan komunikasi untuk penyampaian informasi yang lebih cepat.
Yannes Kurniawan, General Manager ASDP Ketapang, menegaskan, “Kami akan meninjau ulang tarif dan fasilitas RTK dengan prinsip transparansi.” “Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik,” ujarnya.
Meski demo telah usai, para sopir masih waspada. Mereka menunggu bukti nyata dari Pelindo dan BUMDes. “Kami tidak mau hanya diberi janji. Tindakan konkret yang kami tunggu,” tegas Suyitno.
Dapatkan Berita Terupdate Lainnya di Exposenews.id
